Smart News Tapanuli

HALAMAN FACEBOOK

Ini aspirasi warga soal konflik lahan PLTA Simarboru Tapsel

  • Reporter:
  • Rabu, 11 Oktober 2017 | 17:26
  • 82 Kali Dibaca
Ini aspirasi warga soal konflik lahan PLTA Simarboru Tapsel
Warga saat menyampaikan aspirasinya.

TAPANULI SELATAN – Pihak PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku kontraktor pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga telah menyerobot lahan masyarakat sekitar lokasi, khususnya Desa Aek Batang Paya dan Desa Luat Lombang, tanpa ganti rugi. Sejumlah poin keluhan dan aspirasi warga pun disampaikan kepada Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan, saat reses, kemarin.

Warga menyampaikan, sejak rencana pembangunan PLTA itu disosialisasikan, masyarakat sesungguhnya menyambut baik. Tidak ada penolakan dari masyarakat sepanjang pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman dilakukan secara baik. Ketika sosialisasi dilakukan, pihak PT NSHE pun berjanji melakukannya. Itu membuat masyarakat yakin bahwa tanah dan tanaman akan dibayar dengan layak.

Dengan polosnya, masyarakat lantas menandatangani dokumen yang kemudian dijadikan dasar persetujuan pembebasan lahan. Masyarakat tidak pernah menduga, bahwa dokumen yang mereka tandatangani, tanpa pernah dipahami isinya, menjadi senjata makan tuan. Masyarakat tidak lagi memiliki bargaining terkait ganti rugi lahan maupun tanaman.

Masyarakat kedua desa itu akhirnya melawan. Mereka tidak setuju dengan ganti rugi lahan sebesar Rp40.000 hingga Rp 60.000 per meter persegi. Tanaman juga tidak dibayar ganti bibitnya.

Penolakan terhadap skema pembayaran ganti rugi diganjar oleh intimidasi dan tekanan yang dilakukan oknum PT NSHE dengan dukungan dari oknum aparat TNI dan Polri. Masyarakat dipaksa dengan dokumen yang ditandatangani sekitar 2013 untuk menerima skema pembayaran ganti rugi. Masyarakat secara kolektif, akan kehilangan tanah seluas 250 kektar dengan skema ganti rugi seperti di atas.

Padahal, tanah masyarakat tersebut menjadi satu-satunya tempat mereka bertani dan berkebun demi kelangsungan hidup. Dengan ganti rugi yang sangat rendah, maka dapat dipastikan masyarakat tidak mampu mencari lahan pengganti, untuk melanjutkan aktivitas bertani dan berkebun.

Program pembangunan nasional sejatinya menghadirkan kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi, dengan cara seperti yang dilakukan PT NSHE, masyarakat menderita, ketakutan dan kelak menjadi dendam kepada negara. Kegiatan yang dilakukan PT NSHE akan berdampak secara langsung kepada masyarakat sekitar.

Sekilas, Desa Aek Batang Paya memiliki luas 28,78 kilometer persegi. Jumlah penduduknya sekitar 1.500 jiwa. Desa ini dibentuk tahun 2008 dari penggabungan Desa Dano Lombang, Desa Gunung Hasahatan dan Desa Paske. Sedangkan Desa Luat Lombang memiliki luas wilayah 19,64 kilometer persegi. Jumlah penduduknya sekitar 1.700 jiwa. Desa ini dibentuk Tahun 2008 dari penggabungan Desa Bulu Payung, Desa Gunung Sari, Desa Hutaimbaru, dan Desa Pengkolan.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pihak swasta dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut.

Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum harus dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh penilai (Pasal 33 jo.a Pasal 32). Penilai ditetapkan oleh lembaga pertanahan (Pasal 31 Ayat 1). Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 34).

Penetapan besaran ganti kerugian ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sementara itu nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian (Pasal 34 Ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2012). Sedangkan penentuan bentuk dan besaran ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari sesuai Pasal 37 Ayat 1 dan pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 2 Tahun 2012).

Terkait kondisi ini perlu diberi respon sebagai berikut:

1. Pihak PT NSHE bersama oknum aparat TNI dan Polri diminta untuk menghentikan tekanan dan intimidasi kepada seluruh warga masyarakat di Desa Aek Batang Paya dan Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan seharusnya diberikan secara sukarela. Sepanjang ada reaksi dari masyarakat, berarti masih ada hal yang belum tuntas.

2. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan diminta untuk pro aktif dalam meresponi persoalan pembayaran ganti kerugian masyarakat akibat hadirnya PLTA Simarboru.

3. PT NSHE diminta untuk menghentikan segala aktivitas di lapangan sampai masalah penyelesaian ganti kerugian dengan masyarakat diselesaikan.

4. PLTA Simarboru maupun PT NSHE diminta berhenti menyebut bahwa proyek pembangunan PLTA Simarboru sebagai program Nawacita Presiden RI Joko Widodo hanya untuk menakut-nakuti warga masyarakat. Seluruh program pemerintah tahun 2014-2019 ada dibawah kendali presiden. Sehingga tidak perlu melibatkan nama presiden jika ada penolakan dari masyarakat.

5. Masyarakat sejak semula menyambut, menerima bahkan mendukung kejadiran PLTA Simarboru. Penolakan dan perlawanan masyarakat terjadi akibat masyarakat merasa ditipu dan ganti kerugian tidak adil dan tidak layak. (Ucok Siregar)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional