Tiga PNS Sibolga dijadikan tersangka proyek rigid beton tahun 2015

  • Whatsapp
Penyidik Kejatisu yang melakukan pengecekan kwalitas rigit beton tahun anggaran 2015 di Kota Sibolga, beberapa waktu lalu. Foto: DOK SNT.

SIBOLGA – Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menetapkan 16 tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan rigid beton di Kota Sibolga tahun 2015, dengan anggaran sebesar Rp65 miliar lebih. Dari 16 tersangka, ada 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan tersangka.

Namun pihak Kejatisu belum bersedia membeberkan nama-nama ke-3 PNS Pemko Sibolga itu, dengan alasan untuk kelancaran proses dan strategi penyidikan. Namun diakui, ke-16 tersangka dalam waktu dekat akan dipanggil untuk diperiksa di Kejatisu.

Bacaan Lainnya

“Kita sudah agendakan pemanggilan dalam waktu dekat ini,” kata Sumanggar Siagian, Kasi Penkum Kejatisu kepada wartawan di Medan, Rabu (18/10/2017).

Disebutkan, 13 tersangka lainnya merupakan rekanan.

Sumanggar Siagian SH dan Kasi Penyidikan Aspidsus Kejatisu Iwan Ginting SH MH membenarkan adanya penetapan 16 tersangka, sekaligus terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan pembangunan rigid beton di Dinas PU Sibolga.

Pihak Kejatisu menetapan ke-16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu setelah melakukan ekspose (gelar perkara) terhadap hasil penyidikan dihadapan unsur pimpinan dan para jaksa senior.

Diketahui, bahwa perkembangan penanganan dugaan korupsi di Dinas PU Sibolga itu sudah hampir 4 bulan proses hukumnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sebagaimana diberitakan media awal bulan Juni 2017 lalu.

“Benar, proses hukum kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan sejak beberapa bulan lalu. Penyidik melakukan penajaman dan pendalaman di penyelidikan untuk penetapan tersangka, termasuk soal dugaan kerugian Negara dalam kasus itu,” kata Kasi Penkum Kejatisu.

Sementara, Kasi Penyidikan Aspidsus Kejatisu Iwan Ginting mengatakan, dugaan penyimpangan dalam kasus ini, selain karena pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan tersebut, juga ada dugaan karena sebagian dari pekerjaan itu belum waktunya, atau belum seharusnya dibangun.

Sedangkan mengenai dugaan kerugian negara terkait penyimpangan pelaksanaan proyek rigid beton itu, penyidik menaksir sekitar Rp10 miliar. “Namun, untuk resminya penyidik sedang berkoordinasi dengan BPK-RI untuk menghitungkan,” kata Iwan. (int/epaper.hariansib.co/ren)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *