Kominfo se-Sumut bertemu di Tanjungbalai, ini yang dibahas…

  • Whatsapp
Pertemuan Kominfo se - Sumatera Utara di Kota Tanjungbalai. (foto: kominfo)

TANJUNGBALAI – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Sumatera Utara (Sumut) menggelar pertemuan bertajuk ‘pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda di Sumut’, Selasa (24/10/2017) bertempat di Hotel Tresya Tanjungbalai.

“Kondisi peredaran dan penggunaan narkoba di Sumut khususnya Kota Tanjungbalai sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk mengantisipasinya, perlu peran aktif pemerintah daerah bersama BNN, tokoh masyarakat, agama dan adat,” kata Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Abdi Nusa ketika membuka pertemuan itu.

Kegiatan itu dihadiri oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, Dinas Kominfo Sumut dan Dinas Kominfo kabupaten/kota. Sementara, dari Kabupaten Tapanuli Tengah dihadiri oleh Harmen Harahap.

Abdi Nusa pada kesempatan itu menambahkan, bahwa Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kawasan paling rawan dan rentan, bahkan sangat mudah dijadikan pintu gerbang masuknya peredaran narkoba, karena ‘Kota Kerang’ itu berbatasan langsung dengan Malaysia melalui Selat Malaka.

Sementara, Kabid Pengelolaan Komunukasi Publik Dinas Kominfo Sumut, Abdul Azis Batubara menyampaikan, dinas kominfo kabupaten/kota perlu bersinergi dalam aksi pencegahan dan antisipasi peredaran narkoba di daerah.

Sedangkan Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Sumut Tuangkus Harianja mengharapkan peran aktif pemda dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Sepanjang tahun 2017 terdapat 1.400 lebih kasus narkoba di Sumut. Sudah saatnya pemda dan stakeholder membentuk satgas anti narkoba yang terdiri dari unsur ASN, Polri dan TNI, serta membuat regulasinya di setiap daerah,” kata Tuangkus Harianja.

Pemda melalui layanan publik yakni, dinas kominfo juga dapat membuat imbauan berupa iklan layanan masyarakat.

“Dinas kominfo sebagai corong kampanye anti narkoba. Memanfaatkan seluruh media yang ada di kominfo termasuk website, media cetak, baliho dan lainnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, terkait upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba ini, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 6 perintah dan itu perlu ditindaklanjuti pemda melalui regulasi daerah.

Ini 6 perintah Presiden:

1. Polri, TNI, BNN, Kemenkumham, Kominfo, Kemenkes, dan Beacukai, bersama-sama bersinergi menghilangkan ego sektoral, semua keroyok rame-rame.
2. Nyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba: penanganan hukum harus lebih keras lagi.
3. Tutup celah penyelundupan narkoba, pintu masuk (pelabuhan maupun bandara, termasuk pelabuhan tikus)
4. Gencarkan kampanye kreatif utamakan generasi muda.
5. Tingkatkan waskat pada lapas.
6. Terkait rehab penyalahguna narkoba dan pecandu program rehab berjalan efektif sehingga rantai penyalahgunaan narkoba benar-benar terputus.

(ril/kominfo/ren)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *