Pengelolaan dana desa munculkan persoalan baru ditengah masyarakat di Tapteng

  • Whatsapp
Penyluhan hukum tentang pengelolaan dana desa di Kecamatan Sibabangun.

TAPANULI TENGAH – Penyuluhan hukum penggunaan dan pemanfaatan dana desa terus bergulir di Kabupaten Tapanuli Tengah, tujuannya agar tepat sasaran dan para Kades tidak menyelewengkan anggarannya.

Tidak tanggung-tanggung, sejumlah pihak terkait dilibatkan mengawasi penggunaan dana desa itu, yakni kejaksaan, kepolisian serta instansi terkait lainnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Darmansyah Sihombing kepada wartawan mengatakan, penyuluhan yang gencar dilaksanakan sangat bermanfaat karena bisa langsung dipahami oleh para kepala desa tentang hukum dan sangsi jika menyalahgunakan dana desa tersebut.

“Penyuluhan hukum tentang pengelolaan dana desa itu sangat baik sehingga para kepala desa paham tentang hukum dan pemanfaatan dana desa tersebut untuk dilaksanakan tepat sasaran,” kata Darmansyah, Rabu, 25 Oktober 2017 kepada wartawan di Desa Simanosor.

“Jadi masyarakat akan lebih tau apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka kepala desa dalam mendukung program Dana Desa ini. Sehingga akan lebih mudah memberikan pemahaman terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa itu sendiri. Dan mereka juga tau sangsi dan akibat apabila disalah gunakan,” tambahnya usai acara Penyuluhan Hukum tentang dana desa oleh Polres Tapteng dan PMD serta Kajari Sibolga di Aula kantor Camat Sibabangun, Rabu 25 oktober 2017.

Acara yang di hadiri oleh perwakilan masyarakat dari 16 Desa, dan melibatkan 10 orang per desa nya.

 

 

S.Sitompul warga Masundung menyatakan bahwa permasalahan yang sering timbul di desa adalah adanya Kepala Desa yang tidak bersinergi dengan para tokoh masyarakat dan para aparat desa setempat. Sehingga sering timbul kecemburuan maupun iri terkait kinerja kepala desa di desa itu.

“Ada itu masyarakat yang kurang sejalan dengan kepala desanya, ada juga kepala desa yang bekerja sendiri tanpa melibatkan aparatnya sehingga timbul kecurigaan dan iri. Dan kebanyakan itu soal pengelolaan Dana Desa ini lah,” ungkapnya.

Diacara penyuluhan ada juga warga lainnya mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan itu sehingga bisa menjadi duta penyampaian masalah hukum dan peraturan terkait pengelolaan dana desa.

“Di sini jelas tadi sudah kita dengar,apa apa yang bisa di kelola dan di kerjakan dengan dana desa tersebut,dan jelas di katakan seluruh pelaksanaan dana desa,dari awal sampai akhir harus di dimusyawarahkan dengan masyarakat atau warga desa. Dan kita, inilah nantinya menyampaikan ke warga lainnya di kampung tentang masalah penggunaan dana desa,” ujar K.Hutagalung salah seorang tokoh masyarakat dari Desa Hutagurgur, Kecamatan Sibabangun.

Senada dengan itu, Kepala Desa masundung Ferry Sipahutar saat dikonffirmasi terkait kehadirannya diacara penyuluhan itu membenarkan pendapat warga.

Dia juga meengapresiasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan sehingga masyarakat mengetahui tugas dari kepala desa.

“Jadi agar ada pemahaman, bahwa bukan cuman kepala desa itu saja yang bekerja dan menggunakan dana desa itu tapi juga harus melibatkan masyarakatnya. Kita harus sadar bahwa tanpa masyarakat kepala desa itu tidak ada-apa apanya. Jadi jelas kalau masyarakat dalam pengelolaan dan pengguanaan dana desa tetap harus di libatkan,” ungkap Kades Masundung ini.

 

(Job Purba/ren morank)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *