KPU Sibolga Gelar Gerak Jalan Santai: Suaramu Untuk Sumatera Utara

  • Whatsapp
Ketua KPU Sibolga saat memberikan hadiah satu buah sepeda kepada pemenang di dampingi SKPD Kota Sibolga. Foto: ist.

SIBOLGA – Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutaruk lepas gerak jalan santai dalam rangka Sadar akan menjelang Pilgubsu Tahun 2018 bertajuk ‘Suaramu untuk Sumatera Utara” di laksanakan di depan kantor KPU Kota Sibolga, Minggu (29/10/207) pagi.

Rute gerak jalan Start dari depan kantor KPU Kota Sibolga dan mengitari Kota Sibolga, dan finish kembali ke kantor KPU Sibolga. Acara , kemudian dilakukan kegiatan undian Doorprize.

Sebelum melepas gerak jalan santai, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk dalam sambutannya mengatakan kehadirannya untuk memenuhi udangan KPU Sibolga jelang Pilgubsu 2018.

“Oleh karna itu daerah kita ini ikut dalam pemilihan Pilgubsu 2018, sosialisasi yang di bentuk KPU hari ini dalam bentuk gerak jalan santai terhadap pilkada bahwa kita sebagi warga masyarakat betul-betul kita laksanakan dengan baik untuk menggunakan hak suara dan penuh dengan tangung jawab, langsung, umum dan rahasia,” ujarnya.

“Saya yakin dan percaya, siapa pun nanti gubernur dan wakil gubernur kita yang terpilih agar warga Kota Sibolga tidak ada yang bermusuhan dan tetap jaga sportifitas antar sesame. Kepada KPU Sibolga saya ucapkan terimakasih kegiatan seperti ini tolong agar terus di laksanakan dan lanjutkan,” ucapnya.

Sementara, dalam sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman yang dibacakan Ketua KPU Kota Sibolga Nadzran mengatakan, pemilihan serentak 2018 merupakan pemilihan serentak gelombang ke 3 setelah dimulainya pemilihan serentak pada tahun 2015.

Dipaparkan, terdapat 171 daerah yang akan mengikuti pemilihan serentak tahun 2018, terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

“Karena penyelenggaraan pemilihan serentak 2018 beririsan dengan Pemilu serentak 2019, maka tak dapat dipungkiri, suhu politik akan lebih hangat dibanding pemilihan serentak pada tahun 2015 dan tahun 2017. Karena itu, penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus mengelola setiap tahapan secara profesional dan berintegritas. Berikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua peserta pemilihan,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Disamping melayani peserta pemilihan, tugas penting dan paling fundamental penyelenggara pemilu adalah melayani pemilih agar mereka dapat menunailan konstitusionalnya secara nasional, cerdas, mandiri dan penuh tanggung jawab.

“Pastikan pemilih yang sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Ingat, pemilihan serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jangan sampai kedaulatan rakyat dalam menyeleksi pemimpinnya terdistorsi dan terciderai oleh aspek-aspek prosedural dan teknis yang tidak terkelola secara profesional dan bertanggung jawab,” imbaunya.

Ketua KPU RI menegaskan, pelayanan pemilih tidak hanya pada pemungutan suara. Pelayanan terhadap pemilih harus menjiwai keseluruhan tahapan pemilihan. Pemilih membutuhkan informasi, sosialisasi dan pendidikan kepemiluan yang memadai dan berkualitas untuk membangun kapasitas pemilih. Kapasitas pemilih yang mumpuni diperlukan agar pilihan pemilih tegak lurus dengan tujuan Pemilihan dalam rangka mendapatkan pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab untuk mengurus urusan publik.

“Tanpa kapasitas yang memadai, pilihan pemilih dapat saja dibelokkan oleh aspek-aspek yang artifisial seperti primordialisme informasi yang bersifat bohong atau hoax, dan politik uang,” ungkapnya.

Menurutnya, gerak jalan Sadar Pemilihan Serentak 2018 yang digelar bukan agenda dan seremonial belaka. Ini merupakan pijakan awal untuk membangun Gerakan Sadar Pemilu (GSP) secara berkelanjutan.

“Kita menginginkan semua elemen bangsa bersinergi, berkolaborasi dan bergerak bersama untuk menyadarkan publik bahwa Pemilu/Pemilihan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka,” ujarnya.

“Tugas kita bersama menyadarkan publik bahwa pilihan mereka dibilik suara yang hanya 5 menit akan memengaruhi kabijakan politik di daerah tersebut untuk lima tahun ke depan. Pemberian suara adalah sesuatu yang sakral dan fundamental dalam negara demokrasi,’ tambahnya.

Suara yang dituangkan dalam bentuk coblosan di surat suara merupakan bentuk perpindahan kekuasaan dari pemilih sebagai pemegang kedaulatan atas negara/daerah kepada peserta Pemilihan yang akan bertanggung jawab untuk mengurus dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.

“Karena itu jangan pernah nodai suaramu dengan urusan yung remeh temeh dan tak bernilai. Sudah saatnya kita sebagai pemilih menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

 

 

(ren/ril)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *