Mahasiswa Demo Kantor DPRD, Wali Kota Padangsidimpuan Harus Bertanggungjawab Anggaran di Dinas Kesehatan

  • Whatsapp
JALAN GEMPUR Tabagsel) gelar aksi di Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padangsidimpuan, Kamis (16/11/2017) siang.

PADANGSIDIMPUAN – Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Jaringan Aliansi dan Gerakan Mahasiswa Untuk Perubahan Tapanuli Bagian Selatan (JALAN GEMPUR Tabagsel) gelar aksi di Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padangsidimpuan, Kamis (16/11/2017) siang.

Dalam orasinya, kordinator aksi Mutadin Ahmad mengatakan pihaknya menduga telah terjadi penyelewengan dana di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidimpuan pada Tahun Anggaran 2016. Dimana, pihaknya mencurigai ada 7 item anggaran yang diduga kuat diselewengkan yakni, belanja listrik, belanja jasa servis, belanja jasa persampahan, belanja alat listrik dan elektronik, pelayanan kesehatan akibat dampak asap rokok, pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan honorarium pegawai honorer/ tidak tetap.

Dimana, pada belanja listrik di anggarkan biaya senilai Rp219 juta dalam setahun. Jika dibagi 12 bulan, maka rata-rata setiap bulannya Dinkes Kota Padangsidimpuan harus membayar listrik sebesar Rp18,25 juta per bulannya. Apakah wajar dengan kantor hanya sebesar Dinkes Kota Padangsidimpuan biaya listrik per bulannya segitu, teriaknya penuh tanya.

Kemudian, beber Mutadin, pada belanja jasa servis jumlah anggaran yang dikeluarkan dalam setahun senilai Rp300 juta. Menurutnya, hal tersebut tidaklah wajar. Sebab, jumlah kenderaan operasional serta usia kenderaan yang ada di Dinkes Kota Padangsidimpuan masihlah baru. Alhasil, pengeluara tersebut tidaklah sebanding dengan anggaran yang ada.

Sementara itu, pada belanja jasa persampahan anggaran yang ditetapkan senilai Rp12,6 juta. Jika dibagi 12 bulan, maka setiap bulannya Dinkes Kota Padangsidimpuan membayar retribusi sampah sebesar Rp1 juta. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana, pada Perda Kota Padangsidimpuan nomor 04 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum Pasal 14 yang berbunyi besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut. Nomor 9, Perkantoran ; Huruf ‘a’ perkantoran pemerintah Rp100 ribu per bulan. Ada apa ini?,” teriaknya.

Pada belanja alat listrik dan elektronik yang meliputi lampu pijar, dan batre kering, lanjut Mutadin, anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2016 senilai Rp22,116 juta. Dimana jika peruntukan untuk pengadaan lampu pijar maka Rp22,116 juta dibagi harga satuan lampu pijar senilai Rp50 ribu, maka Dinkes Kota Padangsidimpuan harus memasang lampu sebanyak 442 unit.

“Kemudian, pada pelayanan kesehatan akibat dampak asap rokok jumlah anggaran yang ditetapkan pada tahun tersebut senilai Rp181,463 juta. Yang jadi pertanyaan, kapan kegiatan ini dilaksanakan? Dimana kegiatan ini dilaksanakan? Siapa saja yang mendapatkan pelayanan ini?” teriaknya lagi.

Selanjutnya, dalam program pelayanan JKN, Dinkes Kota Padangsidimpuan menganggarkan biaya senilai Rp6,538 miliyar. Beradasarkan laporan pertanggungjawaban Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap TA 2015, JKN yang dibayarkan ke seluruh Puskesmas sebanyak 982.600 kunjungan.

Berarti di Kota Padangsidimpuan, masyarakat yang berobat setiap bulannya di puskesmas rata-rata 81.883 orang atau 2.729 kunjungan setiap hari. Jika dirata-ratakan setiap puskesmas dalam sehari menerima kunjungan 303 orang. Atau 37 orang dalam 1 jam, pungkasnya.

Kemudian, anggaran yang dikeluarkan untuk honorarium pegawai honorer/ tidak tetap senilai Rp2,2 miliyar. Jika dihitung sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka jumlah pegawai honorer berjumlah 250 orang.

Jika memang jumlahnya 250 orang, apakah hal ini tidak bertentangan dengan PP RI Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 yang mengatakan, sejak ditetapkan peraturan ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnta kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah? ungkapnya penuh tanya.

Atas adanya dugaan penyelewengan tersebut, JALAN GEMPUR pun meminta DPRD Kota Padangsidimpuan untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta mengkaji kembali Laporan Pertanggungjawaban Walikota Padangsidimpuan tahun anggaran 2015 dan 2016 khususnya pada Dinkes Kota Padangsidimpuan demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aspirasi massa pun akhirnya diterima 2 Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yakni, Irsan Efendi Nasution, dan Erfi Samudra. Kepada massa aksi, keduanya mengatakan akan menyampaikan aspirasi massa ke pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Aspirasinya nanti akan kita sampaikan ke pimpinan guna ditindak lanjuti,” ungkap Irsan yang diamini Erfi.

Mendengar ungkapan tersebut, massa pun akhirnya membubarkan diri. Namun, mereka berjanji akan kembali lagi dan membawa massa yang lebih besar jika aspirasi mereka tidak ditindak lanjuti.

Amatan wartawan, aksi tersebut tampak dikawal puluhan personil Polres Kota Padangsidimpuan dan puluhan petugas Satpol PP Kota Padangsidimpuan. Aksi tersebut pun berlangsung dengan tertib.

 

 

Penulis: Ucok Siregar

Editor: ren

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *