BPK pun temukan kelebihan bayar iuran Jamkesda Sibolga TA 2015 sebesar Rp487 juta

  • Whatsapp
Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Cabang Sibolga Rahman Cahyo sedang memberikan penjelasan kepada wartawan terkait kelebihan pembayaran klaim premi Jamkesda Pemko Sibolga Tahun Anggaran 2015, Selasa (21/11/2017).

SIBOLGA – Selain dalam 13 paket proyek jalan rigid beton, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara juga menemukan kelebihan pembayaran iuran (premi) peserta BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 sebesar Rp487 juta. Terkait hal itu, pihak BPJS Kesehatan Cabang Sibolga menyatakan sudah dipanggil BPK RI untuk melakukan verifikasi data kepesertaan. 

Hal itu diakui Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sibolga Rahman Cahyo, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/11/2017) siang. Dia mengatakan pihaknya telah dipanggil BPK untuk berkoordinasi.

“Kepala BPJS Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Pemko Sibolga sudah dipanggil membahas hasil temuan BPK itu,” katanya.

Menurutnya, rekomendasi BPK untuk pengembalian kelebihan pembayaran itu bukanlah berarti “paku mati” untuk ditindaklanjuti, artinya kelebihan bayar itu dapat dikompensasi ke pembayaran iuran berikutnya.

“Pada dasarnya pembayaran iuran BPJS itu bukan seperti pengadaan barang jasa, kalau ada pengurangan atau kelebihan pembayaran akan dikompensasikan ke berikutnya,” paparnya.

Dia bilang, kelebihan pembayaran dikarenakan tidak terverifikasinya nama peserta yang didaftarkan pemko, seperti nama ganda. Namun pihak BPJS saat ini sedang melakukan proses verifikasi terhadap daftar tersebut untuk bisa dikompensasikan.

Ditanya, apakah kemungkinan pada tahun 2016 juga ada kelebihan pembayaran, Rahman Cahyo belum bisa memastikannya karena belum ada rekomendasi BPK.

“Kita tidak tahu karena belum ada rekomendasi BPK, jadi kita belum tahu,” pungkasnya.

Diperoleh informasi, laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemko Sibolga Tahun Anggaran 2015 terdapat pembayaran Jamkesda tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp487.238.400. Ketidaksesuaian itu, antara lain, Pembayaran Klaim Premi Jamkesda atas peserta yang tidak diusulkan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp398.861.075, dan Pembayaran Klaim Premi Jamkesda Ganda senilai Rp88.377.325.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Sibolga untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Jamkesda. Menginstruksikan Kepala Bidang Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Kepala Seksi Jaminan Kesehatan serta Pengembangan SDM lebih cermat dalam melakukan verifikasi/pengujian atas tagihan yang diajukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sibolga. Serta berkoordinasi dengan BPJS untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp487.238.400.

Sementara kabid Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Pemko Sibolga Dorlince Sianturi belum bisa dikonfirmasi wartawan, begitu pula dengan Kadis Kesehatannya Yusuf Batubara. Saat wartawan datang ke kantor dinas kesehatan pada pukul 14.30 WIB, kedua pejabat tersebut sedang tidak berada di kantornya.

Diketahui, pada Pemko Sibolga menampung dana senilai Rp5.555.448.250 pada APBD TA 2015 untuk pembayaran iuran Jamkesda bagi 25.000 warganya. (Mora)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *