Seputar Pemutihan Denda Pajak Kenderaan, Kasat Lantas Polres Tapteng: Benar, Tanggal 15-29 Desember 2017

  • Whatsapp
Foto: istimewa.

SMARTNEWSTAPANULI.COM, TAPTENG – Kasat Lantas Polres Tapteng AKP Husni Yusuf membenarkan terkait adanya kebijakan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi yang memutihkan denda Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 89 Tahun 2017, tanggal 8 Desember 2017.

“Iya benar, jadi kita perkirakan antara pukul 09.00 dan 10.00 WIB pada hari Kamis, 15 Desember 2017 layanan itu sudah dibuka di Samsat Polres Tapteng,” kata Husni Yusuf kepada smartnewstapanuli, Selasa, (12/12/2017) siang melalui selulernya.

Bacaan Lainnya

Untuk itu kata Husni, agar pengendara yang ingin layanan pemutihan denda pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Tapteng nomor seri kenderaan M agar mendatangi Kantor Samsat Polres Tapteng di Jalan Jend Feisal Tanjung, Kecamatan Pandan.

“Tapteng kan seri M, kalau Sibolga kan N. Nah, pengendara yang akan dilayani di Samsat Polres Tapteng itu yang memiliki KTP Tapteng, kalau seri N dan KTP Sibolga ya di Samsat Sibolga,” ucap Husni.

Dia menambahkan, segala informasi terkait kebijakan Gubernur Sumut, nantinya ada informasi yang lengkap disampaikan oleh petugas Samsat.

“Jadi silahkan datang ke kantor Samsat untuk mendapakan informasi lebih lengkapnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (Sumut), Sarmadan Hasibuan membenarkan adanya kebijakan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi yang memutihkan denda Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 89 Tahun 2017, tanggal 8 Desember 2017.

Sarmadan pun berharap masyarakat Sumut dapat memanfaatkan kemudahan tersebut mulai 15 hingga 29 Desember 2017.

“Informasi yang beredar di media sosial soal keringanan bagi penunggak pajak itu benar dan memang sudah ada Pergubnya. Ini suatu bentuk kebijakan Bapak Gubernur untuk membantu masyarakat yang selama ini menunggak pajak kenderaannya,” ujar Sarmadan Hasibuan, Minggu, (10/12/2017).

Mengingat waktu yang begitu singkat, Sarmadan pun tidak membantah akan terjadinya ledakan masyarakat yang akan membayar pajak kenderaan di Kantor Samsat di seluruh Sumut. Oleh karenanya, lanjut Sarmadan, pada Selasa (12/12/2017), pihaknya akan mengundang seluruh Kasat Lantas dan Jasa Raharja se Sumut untuk membicarakan teknis dan kesiapan mereka dalam mengantisipasi membludaknya masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan Sarmadan, beberapa daerah yang dinilai rawan membludaknya masyarakat di Kantor Samsat Medan Selatan dan Kantor Samsat Putri Hijau Medan. Sedangkan untuk diluar Medan diperkirakan Samsat Kota Siantar, Tebing Tinggi dan Rantau Parapat yang juga ramai didatangi masyarakat.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 89 Tahun 2017, tgl. 8 Desember 2017 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di sejumlah media sosial. Dalam Pergub tersebut dijelaskan:

1. Pembebasan Sanksi Administrasi/Denda Bunga Pajak Kendaraan Bernotor.
2. Pembebasan Pokok BBNKB untuk Penyerahan Kedua (II) dst.
Dengan ketentuan: Berlaku bagi WP yang melakukan pendaftaran dan pembayaran sejak tgl 15 s/d 29 Desember 2017. Jika pembayaran dilakukan setelah tgl 29 Desember 2017, maka tidak berlaku ketentuan sesuai Pergubsu dimaksud. (ren)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *