Kisruh Lahan Perkebunan dengan PTPN II Kebun Limau Mungkur, Warga Nginap Didepan Kantor DPRD Sumut

  • Whatsapp
Masyarakat Desa Lau Barus Baru dan Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang menginap di depan kantor DPRD Sumatera Utara, di Jalan Imam Bonjol, Medan. Foto: Nicholas/SNT.

SMARTNEWSTAPANULI.COM, MEDAN – Masyarakat Desa Lau Barus Baru dan Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang menginap di depan kantor DPRD Sumatera Utara, di Jalan Imam Bonjol, Medan, mulai Kamis, (14/12/2017).

Aksi nginap yang sudah berlangsung sejak kemarin, dengan tujuan untuk menolak, dan mengecam keras aksi sepihak PTPN II Kebun Limau Mungkur yang telah melakukan penanaman kembali (Okupasi) diareal tanah masyarakat seluas kurang lebih 253 Ha.

Bacaan Lainnya

“Aksi yang dilakukan PTPN II Kebun Limau Mungkur merupakan bentuk kesewenang-wenangan mereka terhadap para petani, padahal para petani yang sejak tahun 1997 telah mengelola tanah tersebut ,” ungkap Agus Pranoto Kordinator Aliansi masyarakat Desa lau Barus Baru dan Desa Tadukan Raga STM Hilir, kepada wartawan, Minggu, (17/12/2017).

Ditambahkannya, Okupasi yang dituding dilakukan sepihak oleh perkebunan tersebut dinilai telah menciderai rasa keadilan bagi masyarakat, dimana selama ini tanah yang dikelola oleh masyarakat sebagai mata pencaharian mereka dan juga diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan sederhana sebagai tempat mereka bernaung sehingga sebagian masyarakat Luntang-Lantung karena tidak memiliki tempat tinggal dan mata pencaharian lagi.

“Kita menilai bahwa okupasi yang dilkukan sepihak oleh pihak perkebunan itu telah menciderai rasa keadilan bagi masyarakat petani,” jelas Agus Pranoto.

Agus mengatakan, PTPN II Kebun Limau Mungkur mengklaim areal yang dikelola masyarakat berada dalam zona Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1331,35 Ha berdasarkan sertifikat HGU No 94 Tahun 2003.
Namun keterangan itu menurut Agus, dinilai sebagai akal-akalan pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur dalam rangka menguasai areal tanah diluar luas HGU yang diberikan. Berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 42/HGU/BPN/2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, terlampir bahwa Kebun Limau Mungkur diperpanjang HGU nya seluas 716,920 Ha dari 1331,35 Ha yang didaftarkan (Peta Pendaftaran No 47 tahun 1997). Kejanggalan muncul ketika surat ukur No 3/Lau Barus Baru/2003 yang terlampir dalam Sertifikat HGU No 94 Tahun 2003 justru berisi Peta Pendaftaran seluas 1331,35 Ha.

“Kami melakukan aksi nginap didepan DPRD Sumut ini semata-mata untuk meminta para wakil rakyat agar segera melakukan Rapat Dengar Pendapat dan memanggil pihak – pihak terkait guna mencari solusi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh PTPN II Kebun Limau Mungkur terhadap para petani, sehingga kita bisa menjelaskan bahwa PTPN II tersebut benar-benar telah menyerobot tanah milik masyarakat, karena tidak sesuai luas yang mereka kelola dengan HGU yang mereka miliki, serta dengan adanya RDP nanti kami juga meminta dewan untuk mendesak Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran ulang,” tegas Agus.

Hingga Minggu, (17/12/2017) pagi, aksi menginap sebagai bentruk protes tersebut measih berlangsung dengan mendirikan tenda-tenda kecil dipinggir jalan tepatnya di depan kantor DPRD Sumut. (Nicholas/SNT/Medan)

 

Omong kosong semua program pemerintah yang ingin membuat ketahanan pangan jika lahan pertanian digusur oleh mereka yang menghamba untuk menjadi anjing – anjing penjaga modal.

Dikirim oleh Nicholas Frans Giskos pada 14 Desember 2017

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *