oleh

Lho! Wabup Tapteng Darwin Sitompul juga Dipanggil Kejatisu Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rigid Beton Sibolga

SMARTNEWSTAPANULI.COM, MEDAN – Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul dipanggil penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada Selasa, (19/12/2017) dalam kasus dugaan korupsi proyek rigid beton tahun 2015 di Dinas PU kota Sibolga.

Namun, panggilan itu tidak dihadiri Darwin Sitompul dengan dalih padatnya kegiatan orang nomor dua di Tapteng itu di akhir tahun 2017.

“Benar, bahwa pada Selasa minggu lalu, Darwin Sitompul dipanggil untuk hadir diperiksa di Kejatisu, namun beliau tidak hadir dengan alasan padatnya kegiatan pada akhir tahun,” kata Sumanggar Siagian, Sabtu, (23/12/2017) malam, ketika dihubungi melalui selulernya.

Menurut Sumanggar, pemanggilan Darwin Sitompul berdasarkan adanya keterangan saksi yang mengarah kepada Wabup Tapteng itu terkait proyek rigid beton di Dinas PU kota Sibolga tahun 2015.
Namun Sumanggar menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Darwin Sitompul bukan berkapastitas sebagai Wakil Bupati Tapteng.

“Dalam kasus dugaan korupsi proyek rigid beton tersebut, Darwin Sitompul dipanggil bukan berkapasitas sebagai Wabup Tapteng. Karena proyek itu kan tahun 2015 sebelum beliau menjadi Wakil Bupati Tapteng,” jelas Sumanggar.

Ditanya untuk pemanggilan kedua, Sumanggar menjelaskan, Darwin Sitompul akan dijadwal pemanggilan ulang untuk kedua pada awal tahun 2018.

“Nanti penyidik akan menjadwal ulang pemanggilan kedua terhadap Darwin Sitompul diawal tahun 2018,” ucapnya.

Sementara itu, dalam kasus yang sama, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk juga akan kembali dilakukan penjadwalan pemanggilan setelah dua kali tidak hadir di Kejatisu untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Kalau Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk sudah dua kali dipanggil. Pertama dipanggil tanpa ada jawaban, kemudian panggilan kedua, beliau sedang bertugas di Jakarta. Jadi untuk jadwal pemanggilan Wali Kota itu akan dijadwal ulang pada awal tahun 2018 nanti,” ungkap Sumanggar.

Untuk diketahui, penyidik Pidsus Kejati Sumut sudah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Dinas PU Kota Sibolga, yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan usulan daerah yang tertuang dalam DPA Dinas PU Sibolga TA 2015 senilai Rp 65 miliar dan diketahui merugikan keuangan negara sebesar Rp 10 miliar.

Para tersangka terdiri dari 10 orang rekanan dan 3 orang tersangka lainnya berasal dari Dinas PU Kota Sibolga, termasuk ‎Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu.

Tindak pidana korupsi pada pemerintahan Kota Sibolga ini terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton). (SNT)

Komentar