Awal Tahun 2018, Kejatisu Jadwal Ulang Pemanggilan Syarfi Hutauruk dan Darwin Sitompul

oleh
Foto: Dok SNT, Pihak Kejatisu ketika memeriksa kualitas rigid beton sibolga.

SMARTNEWSTAPANULI.COM, MEDAN – Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk dan Wakil Bupati Tapteng, Darwin Sitompul “Kompak” tidak menghadiri panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, dengan alasan yang berbeda.

Syarfi yang sudah dua kali dipanggil Kejatisu untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek rigid beton 2015, satu kali tidak memberikan jawaban kepada penyidik, dan pada panggilan kedua, orang nomor satu di Pemko Sibolga itu sedang bertugas ke Jakarta.

Sementara itu, Darwin Sitompul dipanggil sekitar pertengahan bulan Desember 2017, juga tidak menghadiri panggilan penyidik Kejatisu dengan alasan padatnya kegiatan akhir tahun 2017. Namun kata Sumanggar, Darwin Sitompul dipanggil bukan berkapasitas sebagai Wakil Bupati Tapteng.

Menurut Sumanggar, Darwin Sitompul dipanggil berdasarkan keterangan saksi yang mengarah kepada mantan anggota DPRD Tapteng itu.

“Pemanggilan terhadap yang bersangkutan bukan berkapasitas sebagai Wakil Bupati Tapteng. Dia (Darwin Sitompul) dipanggil berdasarkan keterangan saksi yang mengarah kepada Darwin,” kata Sumanggar, Sabtu, (23/12/2017) malam.

Masih kata Sumanggar, Kejatisu akan kembali menjadwal ulang pemanggilan terhadap Syarfi Hutauruk dan Darwin Sitompul pada awal tahun 2018 mendatang.

“Jadi nanti diawal tahun 2018, Kejatisu akan menjadwal ulang kembali untuk pemanggilan terhadap Syarfi Hutauruk untuk ketiga kalinya, dan Darwin Sitompul untuk kedua kalinya diawal tahun 2018 untuk hadir di Kejatisu guna menjalani pemeriksaan,” terang Sumanggar.

Untuk diketahui, penyidik Pidsus Kejati Sumut sudah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PU Kota Sibolga, yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan usulan daerah yang tertuang dalam DPA Dinas PU Sibolga TA 2015 senilai Rp 65 miliar dan diketahui merugikan keuangan negara sebesar Rp 10 miliar.

Para tersangka terdiri dari 10 orang rekanan dan 3 orang tersangka lainnya berasal dari Dinas PU Kota Sibolga, termasuk ‎Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu.

Tindak pidana korupsi pada pemerintahan Kota Sibolga ini terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton). (SNT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *