Medan – Pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh Indonesia tidak akan lama lagi, kurang dari satu bulan. Termasuk Pilkada di Provinsi Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati di delapan daerah.
Terkait pilkada tersebut, Zulham Hidayah Pardede, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut himbau masyarakat, terutama mahasiswa di Sumatera Utara yang nantinya akan mempergunakan hak pilihnya.
“Pertama, saya ingin mengajak semua masyarakat di Sumatera Utara agar nantinya meluangkan waktu untuk mencoblos ke TPS yang telah disediakan penyelenggara. Kehadiran masyarakat, nantinya akan menentukan arah kehidupan Sumatera Utara ke depan. Terutama bagi mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa kita, semestinya tidak sekedar hadir mencoblos, tapi juga menjadi pelopor agar masyarakat aktif dalam konstalasi pilkada tahun ini,” ajak Zulham.
Zulham juga mengajak seluruh masyarakat Sumut untuk memilih kandidat kepala daerah yang berani mengkampanyekan pemberantasan korupsi.
“Pemberantasan korupsi ini harus menjadi prioritas, sebab salah satu yang menjadi kendala pembangunan di daerah kita adalah korupsi. Beberapa kepala daerah kita banyak yang harus berhenti karena terjerat korupsi, sejatinya itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Sumut ke depan harus kita bersih dari perilaku-perilaku korupsi,” ungkap Dia.
Dia berharap agar kepala daerah terpilih nantinya berkomitmen memprioritaskan pemberdayaan pemuda lokal.
“Silahkan calon kepala daerahnya dari Sumut atau tidak, yang penting bagaimana kita yakin bahwa ia berkomitmen untuk mendukung peningkatan sumber daya pemuda lokal. Pemuda lokal harus diberi panggung oleh pemerintah yang akan datang. Akses eksekutif dan legislatif harus dibuka selebar-lebarnya untuk pemuda dalam upaya peningkatan sumberdayanya,” ungkapnya.
Menurutnya, khusus untuk tingkat provinsi, ada sekitar 878.708 (Sumber: KPUD Sumut) data calon pemilih pemula tahun ini. Artinya, hampir 1 juta pemilih dari golongan pemuda di Sumatera Utara.
“Sebuah potensi yang luar biasa bila benar-benar dimanfaatkan dalam hal pembangunan di Sumut. Jadi rasanya janggal kalau kita berkutat pada persoalan calon pendatang atau bukan, kita harus menagih komitmen pemberdayaan pemuda tersebut, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” jelas Zulham. (ril)
