Tapanuli Tengah – Ketua DPP PKP Indonesia Sumut Juliski Simorangkir membeberkan strategi yang harus dilakukan calon anggota DPRD dari PKP Indonesia untuk meraih simpati dan merebut hati masyarakat konstituen.
“Sebenarnya strateginya simpel saja, kita harus belajar dari pengalaman. Salah satunya sebanyak mungkin bertemu dengan masyarakat konstituen,” beber Juliski Simorangkir, usai memberi materi pembekalan calon anggota DPRD Sibolga dan Tapanuli Tengah dari PKP Indonesia di Hotel Pia Pandan, Minggu (28/10).
Menurut Juliski, logikanya bila calon anggota DPRD itu lebih banyak bertemu dengan masyarakat, mengunjungi dan menyalaminya, tentu hubungan emosional antara si calon dengan masyarakat terjalin lebih dekat.
“Itu sudah kita tekankan kepada semua calon anggota DPRD. Istilah sekarang, dari pintu ke pintu atau naik turun tangga dilakukan sebanyak mungkin. Keuntungan lainnya, si calon akan lebih dikenal masyarakat,” katanya.
Juliski yang didampingi Ketua DPK Sibolga Memori Evaulina Panggabean dan Ketua DPK Tapteng Polmer Simorangkir mengimbau, calon anggota DPRD dari PKP Indonesia jangan sekadar mengandalkan kerja tim sukses.
“Artinya, tim sukses yang berjalan, sementara si calon hanya duduk di rumah. Boleh bikin tim sukses, tapi si calon harus banyak turun ke masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, pemasangan baliho dan spanduk calon anggota DPRD tidaklah menjadi penentu kemenangan, dan hal ini sudah banyak survei yang membuktikan.
“Artinya, meski banyak baliho dan spanduk bertebaran, tetapi si calon tidak pernah turun ke bawah, maka masyarakat tidak akan memilihnya,” tegas Juliski.
Tolak Politik Uang
Pada kesempatan ini, Juliski menyatakan sepakat untuk menolak praktik politik uang (money politic) untuk pembelian suara.
“Kita ingin Pemilu berlangsung secara fair dan terhindar dari politik uang supaya hasilnya pun betul-betul sesuai keinginan masyarakat,” ungkapnya.
PKP Indonesia juga sudah menyosialisasikan kepada seluruh calon anggota DPR dan DPRD untuk menghindari politik uang.
Seluruh calon anggota DPR dan DPRD juga diimbau untuk tidak memberikan uang kepada masyarakat, karena bisa berakibat fatal dan dikenakan sanksi berat.
“Bisa saja status yang bersangkutan itu dicoret sebagai calon anggota DPR atau DPRD,” tegasnya.
Juliski menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan audiensi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengajak proaktif menyampaikan kepada masyarakat agar tidak menerima uang dari calon anggota DPRD mana pun. (ren)
