SmartNews, Tapteng – Sejak 2017 yang lalu, Pemkab Tapteng telah membangun 668 rumah masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (RTLH).
Demikian disampaikan Kepala Bappeda Tapteng, Basyri Nasution kepada wartawan di ruang kerjanya di Pandan.
Basyri menjelaskan, hal itu menanggapi adanya rumor di masyarakat yang menyebut, gelontoran program RTLH ini hanya sebagai pencitraan, karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Darwin Sitompul akan berakhir pada 2022.
“Itu tidak benar. Program RTLH ini sudah tertuang di RPJMD Tapteng, dalam visi misi Bupati untuk lima tahun,” tegas Basyiri Nasution, kemarin.
Dia menambahkan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahunan berisi penjabaran visi misi dan program kepala daerah, berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional.
Pada misi ke-10 tertulis, terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Tapteng.
“Kami (Bappeda) menjabarkan ini sebagai indikator program rumah layak huni bagi keluarga tidak mampu (miskin),” tutur Basyiri.
Lebih lanjut Basyiri menjelaskan, RPJMD harus erat kaitannya dengan proses pengembangan daerah dan apa yang hendak dicapai 5 tahun mendatang. Termasuk langkah strategis yang perlu dilakukan.
Saat penyusunan RPJMD, Bappeda juga perlu konsultasi dengan kepala daerah terpilih dan DPRD. Saat penjabaran visi dan misi, Bupati dan DPRD sepakat mengupayakan pembangunan rumah layak huni di Tapteng.
“Di awal kepeminpinan Pak Bakhtiar, kita bisa meyakinkan Provinsi dan mendapatkan bantuan 355 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Hajoran Indah, dan Budi Luhur,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dari APBN, Tapteng juga mendapat alokasi 75 unit RTLH di tahun 2017 dan sudah direalisasikan di Kecamatan Lumut dan Kecamatan Pinangsori.
Basyiri mengakui kepedulian Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati Darwin Sitompul perihal konsistennya dalam melaksanakan visi dan misi.
Dia juga mengungkapkan, baru pertama terjadi di Tapteng. Pada 2019 lalu, Pemkab Tapteng mengalokasikan anggaran rehab rumah masyarakat miskin dari APBD.
“Tahun 2019, Pemkab Tapteng dan DPRD menganggarkan pembangunan 40 RTLH. Disusul pada 2020 sebanyak 75 rumah,” pungkasnya. (pr-snt)
