TAPUT – Dugaan keberpihakan Penjabat Bupati Tapanuli Utara (Taput), Dimposma Sihombing di Pilkada Serentak 2024, disorot Komisi II DPR RI dalam rapat kerja dengan Mendagri dan Pj Gubernur serta Pj Bupati/Wali Kota se Provinsi Aceh dan Sumatra Utara, di Gedung Nusantara DPR RI Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, M Giri Ramanda Kiemas, mengaku banyak mendapat laporan soal dugaan keberpihakan Dimposma Sihombing sejak diamanahkan sebagai Pj bupati Taput.
Ia menekankan supaya Dimposma yang juga pejabat definitif di Kementerian Desa, agar menjaga netralitas dan kondusifitas wilayah yang dipimpinnya selama perhelatan Pilkada.
“Tolong pak jangan bikin gaduh. Ini saya dapat laporan setumpuk tentang bapak. Netralitas itu penting dan wajib dijaga, pak,” kata Giri dihadapan Wamendagri, Bima Aria dan seluruh peserta raker dari penjabat kepala daerah di Provinsi Aceh dan Sumut tersebut.
“Jangan terlihat bapak mendukung salah satu paslon. Nanti panjang urusannya, pak. Karena di meja saya ini (ada surat) mosi tidak percaya terhadap bapak. Surat jawaban dari Ombudsman juga,” imbuh politisi asal daerah pemilihan Sumatera Selatan ini.
Giri Ramanda juga mengingatkan tugas dan tanggungjawab Dimposma Sihombing selaku penjabat kepala daerah, bahwa selain menjaga kekondusifan wilayah yang dipimpin dan menyukseskan Pilkada serentak, jangan dulu melakukan mutasi atau rotasi jabatan sampai perhelatan Pilkada usai.
“Geser menggeser ASN (pejabat eselon) jangan dilakukan dulu sampai tanggal 27. Bansos seperti kata pak wamen ditunda dulu sehabis Pilkada. Sabar dululah kita. Teman-teman Pj supaya tahan dululah untuk bagi-bagi bansos APBD, biar kondusif,” ujar dia.
Politisi PDIP ini meminta Dimposma Sihombing mempertanggungjawabkan kinerjanya tersebut, termasuk menjawab banyaknya laporan soal dugaan ‘cawe-cawe’ politiknya semenjak diberi kepercayaan memimpin Kabupaten Taput.
“Tolong ini nanti jadi bahan evaluasi bapak pribadi sebagai Pj. Tolong jangan banyak-banyak laporan, pak, nanti pak wamennya pusing juga. Karena nanti habis Pilkada yang dikejar-kejar pak wamennya. Tugas bapak jaga kondusifitas dan jangan bikin gaduh. Apalagi bapak pernah bertugas di sana (Pemkab Taput),” ungkapnya.
Bagi seluruh penjabat kepala daerah Giri turut berpesan bahwa sejatinya besar sekali peranan mereka untuk suksesi Pilkada serentak dalam sejarah Bangsa Indonesia kali ini, terlebih Pj kepala daerah yang berasal dari aparatur sipil negara.
“Caranya adalah jaga netralitas pasukan bapak/ibu. Jangan sampai karier bapak/ibu habis setelah Pilkada. Inikan tidak bagus ya. Sebab perputaran politik bisa menaikkan atau menurunkan karier seseorang. Di sinilah pentingnya tugas bapak/ibu sebagai Pj. Jangan sampai membiarkan aparaturnya liar di bawah. Ini memang lumrah terjadi tetapi tugas kalian menjaganya. Atau minimal jangan terlihat kali,” katanya.
Ia menambahkan jangan sampai Pilkada serentak justru menjadikan kerawanan sosial di masyarakat. Pj gubernur, bupati/wali kota harus menjadi leading sector dalam menjaga situasi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.
“Rekan-rekan sebagai Pj kepala daerah atau Plt atau Pjs bupati/wali kota yang tidak mencalon, tolong mengendalikan diri karena tugas kalian untuk menjaga kondusifitas. Kita tidak ingin Pilkada serentak pertama di Indonesia ini berbuntut kerawanan sosial, kerusuhan sosial antara para pendukung paslon. Semuanya saya minta situasi dijaga kalau kita gaduh-gaduh yang susah masyarakatnya sendiri. Saya ingatkan semua kawan-kawan Pj, habis ini kita kembali pada jabatan masing-masing,” pungkasnya.
Menjawab itu, Dimposma Sihombing mengaku sejak diamanahkan menjabat Pj bupati Taput, komitmennya hanya untuk menyukseskan Pilkada dan menjaga ketentraman di bumi Taput.
Namun sejak ia bertugas April lalu, sudah ada banyak gelombang aksi massa terkait kasus dugaan asusila yang mirip Sekda Taput, IS.
“Bahwa sebenarnya di Taput berasal dari sekda saya notabene saya sudah didemo, ada aksi-aksi sehingga semuanya di framing ke salah satu paslon. Semenjak saya masuk ke Taput, kebijakan-kebijakan, keputusan dan kewenangan yang saya buat akhir-akhir ini selalu dikait-kaitkan dengan politik. Apapun yang kami kerjakan selalu dikaitkan ke politik,” katanya.
Ia mengklaim tidak punya kepentingan apapun selain untuk suksesi Pilkada serentak di Kabupaten Taput.
“Saya itu dari awal masuk selalu kedepankan netralitas ASN. Saya tidak mempunyai kepentingan di kabupaten (Taput), hanya menjalankan tugas dan wewenang saya sebagai Pj bupati,” kata Dimposma.
Ia turut mengapresiasi sudah diingatkan anggota Komisi II sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pj kepala daerah.
“Terima kasih masukannya Pak Giri kepada saya, terimakasih sudah diingatkan. Ke depan saya akan lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan,” kata Dimposma.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy yang memimpin rapat ikut mengingatkan Dimposma Sihombing terkait banyaknya laporan ketidaknetralan sebagai Pj bupati Taput.
“Saya kira jika ada konflik di internal, bisa koordinasi dengan Pj gubernur. Normatifnya itu tidak boleh terjadi (konflik antara kepala daerah dan sekda), karena dalam sistem pemerintahan kita sudah diatur masing-masing tugas kewenangan. Saya kira Pj Gubsu orangnya arif bijaksana untuk membantu bila ada persoalan internal,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini meminta Dimposma Sihombing harus bangun legacy positif selama diamanahkan pimpin Taput sebagai Pj bupati.
“Terminologi penjabat kepala daerah memang berbeda dengan pejabat definitif. Namun secara aturan kewenangan yang diberikan itu sama. Harusnya kelola itu dengan baik. Apalagi Anda menjadi bupati/wali kota bahkan gubernur tidak melalui pemilihan secara langsung yang membuat marwah Anda menjadi lebih baik di masyarakat,” ucap Rifqinizamy. (ren/ril)
