Begini Kata Ketua DPRD dan Pj Bupati Tapteng Terkait Insiden Adu Mulut di Kantor Dinkes

Ketua DPRD vs Pj Bupati Tapteng
Foto: Ketua DPRD Tapteng (kanan) dan Pj Bupati Tapteng (kiri)

TAPTENG – Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Khairul Kiyedi Pasaribu menerangkan insiden adu mulut dengan Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta di Aula Kantor Dinas Kesehatan Tapteng yang videonya viral di media sosial, sejak Jumat (22/12/2023) sore.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Kantor DPC Partai NasDem Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu mengatakan kehadirannya di rapat internal yang dipimpin Pj Bupati Sugeng Riyanta setelah menerima laporan dari seorang kepala puskesmas.

Bacaan Lainnya

“Saya dapat informasi dari salah seorang Kepala Puskesmas pada saat itu, bahwa Pj Bupati mengumpulkan kepala puskesmas dan bendahara di aula Dinas Kesehatan,” kata Khairul mengawali.

Informasi yang dia dapat tersebut mengatakan bahwa ada masalah, dan penekanan yang dilakukan oleh Pj Bupati Tapteng terhadap ASN di Dinas Kesehatan. “Karena kami dengar ada masalah ataupun  penekanan-penekanan yang tidak sesuai dengan tupoksi Pj Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, makanya kami datang ke sana, dan kami cek,” ungkap Khairul Pasaribu.

Khairul juga mengaku bahwa dirinya sebagai Ketua DPRD Tapteng, saat itu diusir oleh Pj Bupati Tapteng dari ruangan rapat tersebut.

“Pada saat itu, Pj Bupati mengatakan kepada ajudannya agar kami diusir, tapi seharusnya Pj Bupati paham fungsi dari DPRD itu ada tiga, pertama budgeting, yang kedua legislasi, dan yang ketiga kontroling. Yang kami laksanakan pada saat itu adalah fungsi kontroling, yaitu sidak, pada saat itu di hari itu di hari jumat,” katanya.

“Itulah kejadian yang terjadi, makanya seharusnya pak Pj Bupati mengerti, apa fungsi DPRD itu. Sebagai pimpinan, sebagai kepala daerah mengayomi anggotanya, bukan sebagai jaksa ataupun penyidik pada saat itu. Itu yang kami tidak terima menurut laporan yang sampai kepada kami,” kata Khairul.

Soal adanya pengusiran dari ruang rapat tersebut, Ketua DPRD Tapteng itu mengingatkan kembali Pj Bupati Sugeng Riyanta untuk memahami fungsi DPRD.

“Makanya kami sangat berharap kepada pak pj, untuk membuka aturan apa fungsi dari DPRD ataupun Ketua DPRD itu, agar nanti jangan multitafsir. Atau pun mungkin salah mengerti tentang aturan itu. Karena dia kan penegak hukum, seharusnya paham dengan itu,” katanya.

Terpisah, Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta yang ditemui di rumah dinasnya, Sabtu ((23/12/2023) malam menyampaikan bagaimana awalnya insiden keributan itu terjadi dengan Ketua DPRD Tapteng saat dirinya memimpin rapat.

“Hari kemarin itu, saya melakukan agenda resmi dalam rangka kegiatan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya bersama Sekda dan Plh Kepala Dinas Kesehatan, sedang melakukan briefing di kantor Dinas Kesehatan dengan dihadiri seluruh pegawai dinas kesehatan, para kepala puskesmas dan KTU,” katanya mengawali kepada tvOnenews.com.

Menurut Sugeng, agenda briefing itu dalam rangka penguatan motivasi dan mendorong jajaran Dinas Kesehatan Tapteng sampai di daerah, agar benar benar bekerja sesuai dengan SOP.

“Tujuan utamanya apa? Dinas Kesehatan ini adalah leading sektor mengurus masalah wajib di bidang kesehatan. Sebagaimana sudah beberapa kali saya sidak, ternyata pelayanan kepada masyarakat itu mengecewakan. Kemudian saya dorong untuk bekerja lebih baik melayani masyarakat,” jelas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakajati Bangka Belitung itu.

“Yang kedua, menguatkan mereka atas adanya peristiwa saya nonaktifkannya Kepala Dinas Kesehatan terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin berat, memotong BOK (Biaya Operasional Kesehatan), dan Jasa Pelayanan (Jaspel) yang menjadi hak para Nakes (Tenaga Kesehatan) di seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah, sebesar 50 persen sejak 6 tahun yang lalu,” beber Pj Bupati Tapteng.

Dia juga menyadari, bahwa ketika Kepala Dinas Kesehatan, Nursyam (N) dilakukan pemeriksaan, semua pasti syok.

“Orientasi tugas. Jangan jangan karena itu kepala puskesmas, pegawai menjadi down. Tugas saya adalah memotivasi. Jangan tersandera dengan urusan itu. Biar itu urusannya yang dinonaktifkan. Sekarang bagaimana caranya agar mereka (Nakes) bekerja lebih baik melayani masyarakat,” tambah Pj Bupati Sugeng Riyanta.

Dia menuturkan, saat memimpin rapat internal di Aula Dinas Kesehatan Tapteng, saat itu Sekda Herman Suwito juga berbicara. “Saya sebenarnya sudah bicara hampir selesai. Materinya sudah sampai. Tau tau ada aksi sepihak. Bahasa saya aksi sepihak dari Ketua DPRD bersama beberapa anggota DPRD,” kata Sugeng.

Menurutnya, menyikapi insiden itu, biarlah masyarakat yang menilai. “Bahwa saat itu Ketua DPRD mengatakan sidak sebagai anggota DPRD. Tapi yang ikut serta ada juga di luar anggota DPRD. Apakah dengan demikian, betul itu sidak? Dia masuk tanpa permisi, kemudian dengan gayanya seperti itu, duduk tanpa dipersilahkan dan kemudian mengambil alih corong mic,” ungkapnya.

Saat itu, lanjut Pj Bupati Sugeng, ia sudah mengingatkan Ketua DPRD Tapteng. “Saya sudah peringatkan, namun dia ngotot, ya sudah. Dari pada ribut, saya ini bupati atasan bapak dari semua. Ya sudah, saya dengar apa maunya. Kemudian dia berbicara, ternyata ketika dia itu bicara, yang intinya mempengaruhi para pegawai dinas kesehatan untuk melawan saya dengan memberikan provokasi, saya ingin melaporkan, ini, ini bukan seorang bapak, ini bukan seorang bupati, ini seorang jaksa. Saya menuntut keadilan,” ujarnya menerangkan yang saat itu mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Tapteng.

“Karena sudah selesai, saya sampaikan bahwa saya sebagai pj bupati, saya ingin tanya kepada teman teman semua. Saudara ASN di Dinas Kesehatan, anda silakan ikut barisan bupati. Yang tegak lurus dengan bupati berdiri. Berdiri semua kan? Setelah itu silakan yang mau ikut Ketua DPRD, yang sependapat dengan Ketua DPRD berdiri. Ternyata tidak ada yang berdiri. Semua ikut saya,” ungkap Pj Bupati.

Melihat situasi yang terjadi, dia pun kemudian menyimpulkan bahwa jajaran Dinas Kesehatan Tapteng solid dengan dirinya selaku Pj Bupati. “Berarti kesimpulan saya, jajaran Dinas Kesehatan Tapteng solid bersama dengan Pj Bupati untuk memperbaiki kinerja, birokrasi, dan meningkatkan pelayanan. Terima kasih yang besar teman teman. Ini tantangan bagi saya untuk terus menyuarakan perubahan birokrasi dalam hal melayani masyarakat,” pungkasnya. (ren)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *