Ratusan Warga Demo Kantor Bupati dan DPRD Tapteng

  • Whatsapp
Ratusan warga menggelar aksi damai ke kantor DPRD dan kantor Bupati Tapteng di Pandan, Senin 27 Agustus 2018.

Tapteng – Ratusan warga menggelar aksi damai ke kantor DPRD dan kantor Bupati Tapteng di Pandan, Senin 27 Agustus 2018.

Ratusan warga ini ikut bersama 32 bakal calon (Balon) kepala desa yang dinyatakan gugur dalam proses seleksi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Tapteng 2018.

Diketahui, aksi demo ini merupakan yang kedua kalinya digelar warga Tapteng terkait proses pilkades serentak di Tapteng 2018.

Para demonstran menuding proses seleksi Pilkades yang dilaksanakan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) Tapteng tidak transparan.

Nimrot Hutagalung salah satu balon kades mengatakan proses Pilkades di Tapteng tidak transparan, mereka yang dikalahkan merasa di zolimi seraya meminta Pilkades serentak di Tapteng untuk sementara dihentikan.

“Kami merasa di zolimi, kenapa kami digagalkan, padahal kami sudah mengikuti tahapan demi tahapan. Ini yang ingin kami pertanyakkan kepada DPRD dan Bupati Tapteng,” ujar Nimrot.

Dia menduga, P2KD melakukan tindakan sepihak hingga membuat sejumlah balon kades gugur dan tidak ikut dalam Pilkades.

“Ada apa dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang sesuka hatinya melakukan penyeleksian pemilihan kepala desa, apa yang membuat kami gugur untuk mengikuti calon kepala desa di kampung kami sana,” tegas Nimrot.

Wakil Ketua DPRD Tapteng Darma Bhakti Marbun didampingi sejumlah anggota DPRD Tapteng di antaranya Martin Lumbantobing dan lainnya menerima utusan para demonstran masuk ke dalam gedung DPRD.

Anggota DPRD Tapteng berjanji segera menggelar rapat menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat terkait proses Pilkades Serentak di Tapteng.

“Kami menampung aspirasi masyarakat dari desa Saragih sampai Sibabangun. Atas nama pimpinan DPRD, kami akan segera merapatkan hal ini,” sebut Darma Bakti Marbun.

“Kami merasa prihatin bila proses pemilihan kepala desa ada kecurangan oleh oknum tertentu, yang mengatur adalah Undang-undang, jika itu sudah dilanggar maka kita akan meminta ini akan diseleksi ulang,” timpal Martin Lumbantobing. (ril/Morank)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *