Bawaslu Tapteng Gelar Rakor Penertiban APS, Ini Hasilnya

IMG20231106094604 scaled
Ketua Bawaslu Tapteng Sinta Sari Napitupulu saat membuka acara Rakor Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Pemilu 2024 di kantor Bawaslu Tapteng di Pandan.

TAPTENG – Bawaslu Tapteng bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) dan Partai Politik (Parpol) serta stakeholder menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dalam rangka penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) Pemilu 2024.

Penandatangan dilakukan setelah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dipimpin oleh Ketua Bawaslu Tapteng, Sinta Sari Napitupulu di Kantor Bawaslu Tapteng Jalan Laksma Manonga Napitupulu, Kecamatan Pandan.

Bacaan Lainnya

Turut hadir menandatangani nota kesepakatan ini, Kasat Pol PP Tapteng W Limbong mewakili Pj Bupati Elfin Elyas, Waka Polres Tapteng, Kompol Kamaluddin Nababan, Bawaslu Tapteng, KPU Tapteng, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, mewakili Dandim 0211/TT, perwakilan Partai Politik, serta Panwascam Kabupaten Tapanuli Tengah serta stakeholder lainnya.

IMG 20231106 150301
Salah Seorang Perwakilan Parpol saat menandatangani nota kesepakatan.

Ketua Bawaslu Tapteng, Sinta Sari Napitupulu mengatakan bahwa pihaknya mencatat, ada ribuan APS Pemilu 2024 di Kabupaten Tapteng yang dinilai menyalahi aturan karena APS tersebut menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK). Padahal, masa kampanye Pemilu 2024 baru dimulai 28 November 2023.

IMG 20231106 151728
Waka Polres Tapteng Kompol Kamaluddin Nababan saat menandatangani nota kesepakatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya diundang Bawaslu Tapteng dalam rakor ini untuk dicapai kesepakatan untuk penertiban APS tersebut.

Dalam rakor ini, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Tapteng, Setiawati Simanjuntak memandu acara. Memberikan ruang sesi tanya jawab soal aturan APS dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024.

Hasil kesepakatan dalam rakor ini selanjutnya dibacakan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa Bawaslu Tapteng, Rommi Pasaribu.

IMG 20231106 151713
Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa Bawaslu Tapteng, Rommi Pasaribu saat membacakan nota kesepakatan bersama.

1. Tunduk dan patuh secara total terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan dan melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Melaksanakan kampanye sesuai ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.Melaksanakan kampanye damai, ikut serta berpartisipasi mengawasi pemilu, menangkal berita hoax, kampanye hitam, sara, propaganda, politik identitas, money politik. Serta menjaga kondusifitas ketertiban jalannya kampanye di Kabupaten Tapanuli Tengah.

4.Partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kesadaran penuh akan menurunkan sendiri alat peraga sosialisasi (APS) dan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan peraturan perundang-undangan pemilu dalam waktu 5 x 24 jam di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tengah sejak penetapan penandatanganan.

5.Apabila dalam waktu yang telah ditentukan belum diturunkan secara mandiri maka Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah atas kewenangannya bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan melakukan penertiban. (ren)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *