TAPTENG – Bupati Masinton Pasaribu mengutarakan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara (Sumut), adalah maraknya ilegal fishing, baik Pukat Trawl, Bom Ikan serta ada istilah Air Mas.
“Inilah yang menjadi keluhan masyarakat nelayan tradisional,” ungkap Masinton Pasaribu saat menerima kunjungan Tim Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Inf Handoyo dan Letkol Cpl J Panjaitan, di ruang kerjanya, Rabu (25/06/2025).
Bupati Masinton menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan itu, Pemerintah Daerah hanya memiliki kekuasaan sampai di pantai.
“Makanya kami terus menjalin koordinasi dengan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami ingin menjaga ekosistem kami agar tetap lestari dan bisa mensejahterakan para nelayan,” kata Masinton.
Selain itu, lanjut Bupati, saat ini Pemkab Tapteng ingin menata perkebunan yang ada di daerah itu. “Kami ingin memastikan apakah mereka sudah menjalankan usahanya dengan baik atau tidak, dengan pemberian CSR nya. Apakah Plasma yang 20 persen dari jumlah lahan perkebunan sudah dilakukan, itulah yang ingin kami pastikan. Karena kami ingin menghadirkan negara di tengah tengah masyarakat sehingga keadilan terwujud,” jelas Masinton Pasaribu.
“Permasalahan lainnya, ada lagi membuat usaha di sempadan pantai dengan ada beberapa tambak udang yang sudah berusaha. Ini kan sudah menyalahi aturan, tentang aturan sempadan Pantai. Saya selalu mengajak bagi siapa saja yang ingin membuat usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, akan kami bantu perizinan asalkan pengusaha ini menjalankan usahanya dengan baik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,” paparnya.
Sementara itu, Tim Strahan Kemenhan RI Kolonel Inf Handoyo mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendengarkan permasalahan di lapangan.
“Kami sudah mendengarkan perihal permasalahan di lapangan, dan ini nantinya akan kami sampaikan dalam forum. Kami mendukung program yang telah bapak canangkan, dalam mewujudkan keadilan di masyarakat Tapanuli Tengah. Inilah suatu momentum yang baik dalam mewujudkan keadilan di masyarakat yang belum tentu semua Kepala Daerah bisa melaksanakan keadilan ini,” kata Kolonel Inf Handoyo. (ren)
