PANDAN – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menggelar kegiatan Optimalisasi Klinik UMKM Bangkit Sumatra Utara 1, di Pia Hotel Pandan, Kamis (8/10/2026).
Langkah strategis ini menjadi bagian dari Program Penanganan Pascabencana lintas sektor guna mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat daya saing para pelaku usaha di kawasan terdampak.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrid (luring dan daring) ini menghubungkan para pemangku kepentingan pusat, daerah, serta ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara.
Pembukaan acara ditandai secara resmi lewat prosesi pemukulan gong oleh Deputi Bidang Usaha Menengah bersama Wakil Bupati Tapteng, Mahmud Efendi Lubis.
Rombongan selanjutnya bertolak menuju pusat layanan Klinik UMKM Bangkit Sumut 1 yang berlokasi di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Tapteng, untuk meninjau fasilitas konsultasi, pendampingan, dan infrastruktur pendataan secara langsung.
Dalam sambutannya, Mahmud Efendi menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana.
“UMKM adalah pilar utama perekonomian daerah. Kehadiran Klinik UMKM Bangkit memberikan kepastian bahwa pemerintah hadir mendampingi pelaku usaha yang terdampak bencana alam. Kami berkomitmen menyediakan fasilitas pembinaan, konsultasi perizinan, hingga solusi konkret agar usaha masyarakat dapat segera pulih dan kembali produktif secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit Sumut 1 difungsikan sebagai hub pelayanan terpadu bagi 11 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Utara.
Kementerian UMKM mengintegrasikan tiga pilar layanan utama dalam program ini, yakni layanan produksi pendampingan peningkatan mutu, standardisasi produk, dan pemulihan sarana operasional usaha.
Layanan Pembiayaan, memfasilitasi akses permodalan, skema insentif, dan koordinasi relaksasi perbankan
Layanan Pemasaran: Perluasan pasar melalui penyerapan produk lokal ke ritel modern, perhotelan, pusat oleh-oleh, serta onboarding digital (e-commerce).
Guna mendukung keakuratan penyaluran program, Kementerian UMKM menerjunkan tim pendamping khusus untuk melakukan pemutakhiran data tunggal pelaku usaha terdampak.
Data ini menjadi pijakan utama verifikasi penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp3.000.000 per pelaku usaha yang saat ini sedang dalam proses validasi di Sumatra Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat.
Di sektor permodalan, Kementerian UMKM menggandeng konsorsium perbankan nasional dan daerah, terdiri atas Bank Sumut, Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, serta PT PNM untuk memberikan kemudahan finansial. Langkah tersebut mencakup restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjadwalan ulang angsuran, hingga opsi skema bunga 0% bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria. (ren)
