Puluhan Keluarga Korban KM Mega Top III Berunjukrasa ke PT Kerapu Jaya Lestari

  • Whatsapp

SmartNews, Sarudik – Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Sibolga-Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama puluhan warga berunjukrasa ke PT Kerapu Jaya Lestari di Jl Gatot Subroto, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Rabu (13/11/2019).

Massa bergerak dari simpang Pondok Batu sambil membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan kepada pengusaha PT Kerapu Jaya Lestari.

“Kami keluarga korban KM Mega Top III menuntut pengusaha PT. Kerapu Jaya Lestari”. Begitu tulisan tuntutan warga yang ditulis di spanduk tersebut.

“Kami keluarga korban KM Mega Top III minta PT. Kerapu Jaya Lestari agar bertanggung jawab atas hilang/tewasnya keluarga kami saat bekerja di KM Mega Top III, sesuai pasal 10 dan 12 Permennaker RI No. 25 tahun 2015,” kata pengunjuk rasa.

“Bayar seluruh asuransi sesuai dengan penetapan pengawas UPT VI dengan No. 19 – 7 / WIL – VI / DTK / SU / 2019,” sambung mereka.

Setelah berorasi, Humas PT Kerapu Jaya Lestari, Aswin Nasution menemui dan menerima pengunjuk rasa serta menyampaikan bahwa pimpinan PT Kerapu Jaya Lestari sedang tidak di tempat.

“Silahkan sampaikan aspirasinya agar kami sampaikan ke pimpinan,” kata Aswin kepada pengunjukrasa.

Namun secara spontanitas massa aksi tidak terima atas jawaban Humas PT. Kerapu Jaya Lestari tersebut.
Pengunjukrasa pun bersikeras untuk bertemu langsung dengan pimpinan PT Kerapu Jaya Lestari, Tono Dasiran alias Atak.

Selaku Humas, Aswin pun menghubungi Atak, dan kesimpulannya akan dilaksanakan mediasi pada, Selasa (19/11/2019) mendatang.

“Mendengar penyampaian dari Humas PT. Kerapu Jaya Lestari, massa aksi menerima kesepakatan tersebut dan selanjutnya massa membubarkan diri,” kata Kapolres Tapteng, AKBP Sukamat melalui Kasubbag Humas, Iptu Rensa Sipahutar.

Ini 6 tuntutan pengunjukrasa:

1.Berdasarkan pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Tahun 2015, pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada ketenagakerjaan. Apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.Telah keluarnya surat penetapan dari Dinas Tenaga Kerja, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19 – 7 / Wil – VI / DTK / SU / 2018 Tentang Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak 28 orang anak buah kapal (ABK) KM MEGA TOP III.

3.Dengan tegas kami meminta Tono Dasiran alias Atak harus membayarkan hak hak seluruh keluarga korban sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Provinsi Sumatera Utara dengan rincian untuk setiap korban sebagai berikut :

a. Santunan kematian, 60% x 80 bulan upah, 48 x Rp 2.414.949,11 = Rp 115.917.557,28. b.Biaya pemakaman: Rp 3.000.000.

c.Santunan berkala (dibayarkan sekaligus) = 24 x Rp 200.000, = Rp 4.800.000, Total Keseluruhan: Rp 123.717.557,28.

4.Telah keluarnya surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 0.287 / K-PMT / III / 2019 tertanggal 26 Maret 2019.

5.Meminta kepada pihak yang berwajib menangkap Tono Dasiran selaku pemilik kapal KM Mega Top III sekaligus pemilik PT. Kerapu Jaya Lestari yang hingga sampai saat ini tidak mau bertanggung jawab.

6.Meminta pemerintah pusat dan daerah maupun instansi terkait memblacklist seluruh perusahaan milik Tono Dasiran alias Atak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali.

7.Tono Dasiran alias Atak telah melecehkan dan mengangkangi undang undang maupun peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di NKRI.

“Dalam aksi unjukrasa ini, kita mengerahkan 48 personil yang melakukan pengamanan dengan sistim terbuka dan tertutup, dikordinir Kabag Ops Polres Tapteng, Kompol Frido Gultom,” jelas Iptu Rensa. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *