BNI Dukung Pemkab Tapteng Sejahterakan Petani

  • Whatsapp
BNI Sibolga
Foto: Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani saat Menyampaikan Paparannya Dihadapan BNI Sibolga. (Foto: Dok_Kominfo)

SmartNews, Pandan – BNI menyatakan siap untuk mendukung apa saja yang menjadi program-program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), baik dari segi dana maupun pinjaman.

Demikian diungkapkan Pemimpin BNI Sibolga, Chandra Nazmul saat pertemuan dengan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani di kantor bupati, Senin (24/2/2020).

Bacaan Lainnya

“Pada prinsipnya kami dari BNI siap untuk mendukung apa-apa saja yang menjadi program-program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan kami dari BNI Sibolga siap mendukung, baik itu dana maupun pinjaman,” ungkap Chandra.

Dia mengatakan, dana pinjaman merupakan salah satu program pemerintah.

“Kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa kita siap untuk mensejahterakan para petani dan para peternak yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Bupati Tapteng bersama Pemimpin BNI KC Sibolga membahas penyediaan dana untuk usaha pertanian dan usaha yang lainnya yang nantinya ditangani oleh masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya KUR Tani.

“Kita harapkan petani Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berhasil usahanya melalui KUR Tani. Target kita, ada sekitar Rp150 miliar dana yang akan disalurkan kepada kelompok-kelompok tani,” kata Bakhtiar.

“Kita buatkan kerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah agar dapat membuka dan mengolah lahan pertaniannya hingga produktif dan menguntungkan petani,” paparnya.

Bupati menyebut, melalui KUR Tani diharapkan dapat meningkat produktifitas pertanian sekaligus sebagai upaya mensejahterakan petani dan membuka lapangan kerja di sektor pertanian.

“Kita kembangkan pertanian. Petani dapat fokus pada pertanian bukan hanya tanaman padi saja, bisa jagung, bawang dan cabe, umbi-umbian, ternak ayam, dan lainnya,” jelasnya.

Di kesempatan itu, Bupati Bakhtiar juga menjelaskan sebagai tindak lanjut, nantinya adalah membuat Nota Kesepahaman (MoU), kemudian berapa dana yang akan dikucurkan per masing-masing kelompok tani, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana sosialisaninya, maupun tindak lanjutnya dengan petugas lapangan. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *