Mahkamah Agung Tolak Kasasi Raja Bonaran Situmeang

  • Whatsapp
Foto: Raja Bonaran Situmeang. (foto dok smartnews)

SmartNews, Tapteng – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Mantan Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini diketahui SmartNews, setelah memperoleh informasi terkait penolakan kasasi Raja Bonaran Situmeang itu oleh MA, Rabu (27/2/2020).

Berikut isi atau bunyi petikan dalam putusan MA terkait penolakan kasasi Raja Bonaran Situmeang tersebut:

Nomor Perkara: 4424 K/PID.SUS/2019, jenis permohonan: K, tanggal masuk: 2019-12-19, asal Pengadilan Negeri Sibolga.

Nomor surat pengantar: W2.U9/2831/HK.01/X/2019, dengan nomor putusan PT: 918/Pid/2019/PT.Mdn.

Jenis perkara: PID.SUS, pemohon: Terdakwa.

Termohon/Terdakwa: Raja Bonaran Situmeang, SH, status perkara: Putus, tanggal 03 Februari 2020, dengan amar putusan ditolak.

Screenshot putusan Mahkamah Agung Terkait Penolakan Kasasi Mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang.

Terkait putusan tersebut, Humas Pengadilan Negeri Sibolga, Obaja Sitorus yang ditemui SmartNews di Kantornya di Jl Padangsidimpuan, Kecamatan Sarudik, Tapteng, membenarkan adanya penolakan kasasi Raja Bonaran Situmeang oleh Mahkamah Agung.

Namun Obaja menyebut, salinan putusan tersebut belum diterima pihaknya.

“Salinannya belum kita terima. Hanya pemberitahuannya saja sama kami. Berkasnya belum, masih di Mahkamah Agung,” ucap Obaja, Rabu (27/2/2020) siang.

“Kalau MA menolak kasasi Raja Bonaran Situmeang, putusannya kembali ke yang pertama (Pengadilan Negeri Sibolga),” ungkap Obaja.

Sebelumnya, Mahmudin Harahap selaku penasihat hukum Raja Bonaran Situmeang juga menyebut belum menerima salinan putusan itu.

“Belum tau. Belum nyampe pemberitahuannya ke saya,” kata Mahmudin, menjawab SmartNews saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis WhasApp, Selasa (26/2/2020).

Sebagaimana dalam putusan majelis hakim PN Sibolga pada 8 Juli 2019 tahun lalu, dalam kasus hukum yang menjerat mantan Bupati Tapteng itu, Ketua Majelis Hakim, Martua Sagala saat membaca putusannya dihadapan Raja Bonaran Situmeang.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu selama 5 tahun dan denda Rp5 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” kata Martua Sagala membacakan putusan dalam sidang yang saat itu digelar di ruang sidang utama Cakra PN Sibolga.

“Berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Pasal 4 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” ucap Martua Sagala.

Atas vonis yang dijatuhkan kepada dirinya, Raja Bonaran Situmeang melalui penasihat hukumnya menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Sayangnya, upaya banding tersebut juga tidak membuahkan hasil, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan PN Sibolga.

Upaya selanjutnya pun ditempuh Raja Bonaran Situmeang dengan mengajukan kasasi ke MA, namun hasilnya dinyatakan ditolak.

Dalam amar putusan majelis hakim PN Sibolga, terdakwa Raja Bonaran Situmeang dinyatakan bersalah melakukan TPPU sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pasal TPPU ini dipersangkakan terkait penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Tapteng selama terdakwa menjabat sebagai Bupati Tapteng periode 2011 hingga 2016. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *