SmartNews, Tapanuli – Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani didampingi Ketua DPRD, Khairul Kiyedi Pasaribu, Launching penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), di Kantor Bupati di Pandan, Senin (11/5/2020).
BST yang disalurkan bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Pemkab Tapteng bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia dalam penyalurannya.
“Kami sampaikan kepada masyarakat Tapteng, bahwa hari ini BST dari Kemensos RI mulai disalurkan melalui Kantor Pos,” ujar Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Dia menyebutkan, masing-masing warga penerima bantuan tersebut sebesar Rp 600 ribu, selama 3 bulan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan 14.356 Kepala Keluarga (KK) diluar Program Keluarga Harapan (PKH), Uangnya diserahkan langsung Kemensos RI melalui Kantor Pos,” jelas Bakhtiar.
Dalam penyaluran BST ini, lanjut Bupati Tapteng, pihak Kantor Pos yang sepenuhnya bekerja, hingga uangnya sampai ke tangan warga yang berhak menerimanya.
“Karena pihak Kantor Pos yang menerima uangnya, jadi mereka lah yang mengantarkan undangannya langsung ke alamat yang sudah diberikan namanya oleh Kemensos RI. Jadi tidak ada Pemkab Tapteng, mulai dari Bupati, hingga Kepling yang memegang dananya. Jadi jangan ada fitnah,” tegas Bupati.
Dana BST Baru Sampai untuk 7.608 KK
Bupati juga menyampaikan bahwa dana BST yang mulai disalurkan itu masih tersedia untuk 7.608 KK.
“Uang yang telah sampai ke Kantor Pos sampai hari ini masih untuk 7.608 KK, sisanya akan dikirim secara bertahap oleh Kemensos RI,” terangnya.
Kemudian, kata Bupati, jika nanti ada warga yang ekonominya mapan, namun namanya tercantum sebagai penerima, ia berharap yang bersangkutan untuk tidak menerima BST ini.
“Karena memang data penerima bantuan dari Kemensos RI. Jadi kami harapkan ini tidak diterima, agar bisa nanti kita usulkan untuk disalurkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Bupati juga menyebutkan, akan memeriksa datang penerima BST ini. “Kami periksa datanya, ini ada yang memiliki mobil, dan ada juga yang memiliki rumah sendiri dan kaya. Jadi ini tak layak dibantu, dan saya jamin dia ini tidak mau menerima itu,” sambungnya.
“Ini sama dengan PKH, karena PKH itu yang mendata pendamping PKH, bukan Kepala Desa, Lurah dan bukan juga Kadis Sosial. Kita hanya memberi saran, itupun kalau diterima mereka. Saudara-saudara, kami selalu punya statement, siapapun yang lapar akibat terkait Covid 19, kami yakin di Tapteng tidak ada. Jadi apabila Bapak/ibu mendapat bantuan Rp. 600 ribu ini tapi merasa tidak layak harap bantuannya dikembalikan,” jelas Bupati.
Tapteng Akan Terima Bantuan Sembako dari Provinsi Sumut untuk 36.506 KK
Bupati Tapteng mengungkapkan, bantuan sembako untuk 36.506 KK di Tapteng akan diterima dari Pemprov Sumut.
Bantuan sembako yang akan direalisasikan tersebut hasil koordinasi yang baik antara Bupati Tapteng, Sekda dan Kadis Sosial dengan Pemprov Sumut melalui Kadis Sosial Sumut yang dijembatani oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani.
“Kita akhirnya mendapat 36.506 KK bantuan sembako dari Provinsi Sumut,” tambahnya.
Pemkab Tapteng, lanjut Bakhtiar, terus melakukan segala cara, dan bantuan yang sudah di-cover oleh pemerintah daerah sebanyak 40.000 paket.
“Tapi pihak rekanan memberikan 41.500 paket, dengan kata lain ada 1.500 paket sembako yang diberikan rekanan penyedia barang secara gratis. Kita tidak melakukan swakelola, dan kami tidak mau membuat hal itu untuk menghindari fitnah, dan datanya bisa dicek,” terangnya.
“Apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mungkin dia belum mendapat bantuan bisa disampaikan karena kami memiliki akun Facebook. Ada akun Bakhtiar Ahmad Sibarani, akun Humas Tapteng, dan akun Dinas Komunikasi dan Informatika Tapteng. Akun Bakhtiar Ahmad Sibarani itu dikelola oleh adik-adik saya, ada lima adminnya yang mencek setiap hari. Jadi sampaikan saja, dengan syarat harus menggunakan akun asli dan harus orangnya langsung, jangan akun palsu agar kami tau ke mana akan kami salurkan kalau itu akun asli,” paparnya.
Jangan Mengadu ke Grup Facebook yang Didanai Bandar Narkoba
Orang nomor satu di Tapteng itu juga mengungkapkan, jika ada warga yang akan melapor ke dirinya agar tidak ke grup Facebook yang didanai bandar narkoba.
“Jadi, jangan mengadu ke Grup Facebook yang didanai oleh bandar narkoba, yang akun di situ pun 70% akun palsu, yang mana palsu ini adalah perbuatan setan. Karena apabila ada akun palsu, yang kasihan itu orang tuanya, karena dia itu tidak mengakui orang tuanya dan malu membuat nama yang diberikan orang tuanya dan masyarakat pun jangan mengomentari itu. Masa kita percaya dengan akun setan. Karena akun-akun sudah kita laporkan dan kita cek, ternyata orangnya itu-itu juga,” ungkap Bupati Tapteng.
Dia kembali menegaskan, bahwa BST yang disalurkan di Tapteng melalui Kantor Pos.
“Jangan ada lagi yang menfitnah, bagi yang suka menfitnah segera minta maaf sebelum pintu maaf ditutup. Dari awal saya tidak mau itu disalurkan oleh Kepala Desa untuk menghindari fitnah, makanya lewat Kantor Pos,” tegasnya.
Bupati juga menyinggung terkait bantuan dari dana desa. Itu katanya diluar dari PKH dan penerima bantuan dari Kemensos RI.
“Penerima bantuan itu pun ada kategorinya. Kalau dibaca semua kategorinya itu, sulit dicari di Tapteng ini yang sesuai dengan kategorinya. Kalau pun ada, hanya beberapa orang saja. Jadi sudah saya intruksikan agar kategori itu dipelajari. Kalau memang bisa dibantu, agar segera dibantu, dan juga sudah saya sampaikan kalau boleh 5.000 KK atau 10.000 KK dapat dibantu dari dana desa agar semua ter-cover,” jelasnya.
Bupati Tanggapi Soal Bantuan Beras yang Karungnya Berbeda
“Terkait ada yang mengatakan terjadi penipuan karena perbedaan karungnya, dari awal sudah kami sampaikan, kami ingin ini bergerak cepat agar bantuan sampai ke masyarakat. Jadi jangan di lihat karungnya tapi lihat isinya. Yang penting berasnya sesuai dengan harga, jadi tidak ada yang kita tipu. Cuma bungkusnya saja yang beda, bahkan ada lagi itu bungkus plastik agar bantuan ini cepat sampai ke masyarakat,” bebernya.
“Yang dianggarkan Pemerintah itu yang 40.000 KK, kalau yang 17.000 KK itu berasal dari uang pribadi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, Camat hingga Lurah dan Kepala Desa. Kalau ada yang mengatakan kenapa ini pakai tempat, biar masyarakat tau ini bantuan Bupati dan Wakil Bupati yang mereka itu adalah Pemerintah. Beda dengan bantuan pribadi Bupati. Hari ini kita bukan pesta tapi sedang menghadapi Covid-19. Jadi kalau ada yang mengatakan beras itu busuk, dari awal kami sudah sampaikan, kalau ada yang busuk agar segera dilaporkan, agar segera diganti, karena minggu kemarin juga ada di Kecamatan Sarudik 600 sak berasnya rusak dan 120 sak beras rusak di Siantar CA, yang semuanya ini sudah diganti oleh penyedia barang,” paparnya.
“Jadi waktu penyaluran ini ada yang kena hujan. Yang menyalurkan itu Dinas Sosial bukan penyedia barang. Jadi jangan banyak yang komentar, yang dibutuhkan sekarang memberikan bantuan, karena komentar tidak bisa digoreng dan tidak bisa dimakan,” sebut Bupati Tapteng.
Bupati Tanggapi Komentar Mantan Pimpinan DPRD Tapteng
“Kalau ada mantan Pimpinan DPRD Tapteng yang berkomentar, itu sah-sah saja karena diakan tidak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dia tidak tau apa yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mungkin dia membaca dari akun palsu. Karena sekarang saya lihat caranya dibuat dulu di akun palsu baru di-share,” ungkapnya.
“Jadi mereka mengatakan berita berasal dari akun palsu, jadi tidak sehat. Kita curiga, jangan-jangan adminnya ini yang membuat akun palsu, kenapa kok akun palsu ini dibiarkan. Tapi kenapa ya ada akun palsu ini merasa dikatakan didanai bandar narkoba, jadi jangan merasa kalau tidak iya. Jadi untuk mantan Pimpinan DPRD Tapteng, terima kasih atas kritikannya, tapi kalau boleh berilah bantuan kepada masyarakat,” ketusnya.
“Jadi ada juga baru-baru ini kejadian di Barus, itu Boru Habeahan, dia berkomentar kalau dia baru ini mendapatkan bantuan, padahal orang tuanya selalu mendapat bantuan tahun lalu, ibunya mendapatkan Rp600 ribu bantuan zakat, kenapa tahun lalu dia belum mendapat, karena pada saat itu dia masih anak gadis sampai orang tuanya meminta maaf,” bebernya. (ril)
Editor: Syahuan Situmorang
