SKB Mendagri dan Menkeu Diterbitkan, TPP ASN Pemkab Tapteng Berkurang

  • Whatsapp
FOTO: Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng, Drs. Hendri Susanto Lumban Tobing (tengah). (Foto: Istimewa)

SmartNews, Tapanuli – Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Penerbitan dilakukan dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) serta untuk pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Sehingga, pemerintah pusat mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui sistem rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang/jasa, sekurang-kurangnya sebesar 50 persen serta rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen.

Bacaan Lainnya

Kemudian, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng, Drs. Hendri Susanto Lumban Tobing didampingi Asisten Administrasi dan Umum Drs. Herman Suwito, Kepala BPKPAD dan Kepala Bappeda, selaku Panitia Anggaran Kab. Tapteng di Kantor Bupati Tapteng, Selasa (7/7/2020).

“Sebelumya kita ketahui bahwa semenjak kepemimpinan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, dengan segala upaya dan kerja keras beliau, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami kenaikan kurang lebih hampir 100 persen dibandingkan dengan sebelumnya,” kata Hendri Susanto.

Selaku panitia anggaran, Hendri menyampaikan dan mengharapkan kepada seluruh ASN Tapteng untuk tetap bersabar.

“Mari bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga bencana wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga pemerintah pusat dapat mengembalikan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan di tahun anggaran 2021,” ujar Hendri.

Dijelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, Pemkab Tapteng telah menyesuaikan target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah yang salah satunya adalah pengurangan anggaran tambahan penghasilan PNS sebesar 50 persen dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan sebelumnya, terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2020. (pr_snt)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *