SNT, Pandan – Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Yetty Sembiring, sentil para pejabat yang tidak hadir langsung di acara Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapteng, di Ballroom Pia Hotel Pandan, Rabu (28/9/2022) pagi.
“Yang saya hormati pejabat eselon tiga dan empat, kemudian camat. Ada satu orang camat yang hadir, tapi yang lainnya diwakili. Tapi tidak apa-apa, yang penting niat baik, dan bertugas dengan baik,” kata Yetty Sembiring mengawali sambutannya.
Pj Bupati mengaku tidak mempersoalkan ketidakhadiran langsung para pejabat dimaksud di acara tersebut. “Tapi saya minta kepada yang mewakili agar segera melaporkan hasil rapat koordinasi ini kepada atasannya masing-masing untuk menyukseskan pendataan ini,” ucap Yetty.
Dia juga meminta OPD Tapteng agar bekerja dengan baik. “Semua OPD terkait dalam kegiatan ini saya harapkan tolong bekerja dengan baik,” pintanya.
Dalam sambutannya di acara tersebut, Pj Bupati Tapteng menyampaikan bahwa berdasarkan rilis data inflasi oleh BPS pada awal September 2022, angka inflasi nasional (Year-On-Year) hingga bulan Agustus 2022 sudah mencapai 4,69 persen.
“Provinsi Sumatra Utara 5,39 persen dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang merujuk pada Kota Sibolga adalah 6,91 persen. Artinya, capaian angka inflasi tersebut adalah di atas sasaran target inflasi,” kata Yetty.
“Pada tanggal 3 September lalu, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Tentu kenaikan harga BBM akan memberikan dampak menurunnya daya beli masyarakat khususnya pada kelompok menengah ke bawah. Menghambat pertumbuhan konsumsi masyarakat dan meningkatnya biaya produksi di berbagai sektor,” terangnya.
Menurut Yetty, untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, pemerintah sedang menjalankan bantalan-bantalan ekonomi berupa pemberian dukungan dan komitmen dari semua stakeholder dalam pelaksanaan regsosek sangat diperlukan, sehingga reformasi sistim perlindungan sosial yang sedang dirancang oleh pemerintah dapat diwujudkan.
“Regsosek ini tentu tidak hanya berhenti pada pendataan, tetapi bagaimana kita akan menggunakan data regsosek ini sebagai bahan bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyusun berbagai kebijakan daerah,” jelasnya.
“Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mendukung dan turut menyukseskan pendataan awal Regsosek 2022 yang dilaksanakan oleh BPS sebagai upaya mewujudkan satu data Indonesia,” sambung pejabat keibuan ini.
Lebih lanjut Pj Bupati Yetty Sembiring menyampaikan, bahwa salah satu persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini adalah tekanan inflasi yang cenderung meningkat. Hal itu disebabkan karena kondisi perekonomian global yang kurang baik saat ini.
Pj Bupati juga menambahkan bahwa saat ini sumber data yang digunakan diambil daru data P3KE (Pensasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan juga dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“Persoalan bantuan sosial sangat terkait dengan data. Data yang tumpah tindih, data yang tidak akurat berakibat program bansos menjadi tidak efektif,” ungkapnya.
“Untuk memastikan bahwa penerima bantuan ini adalah kelompok masyarakat yang benar-benar layak menerima, perlu dilakukan pendataan yang akurat, sehingga kegiatan pendataan registrasi sosial ekonomi ini diharapkan dapat menyempurnakan data P3KE dan DTKS menjadi satu,” pinta Pj Bupati Tapteng mengakhiri sambutannya, yang selanjutnya memukul gong sebagai tanda dimulainya rakor Regsosek 2022.
Selanjutnya, Kepala BPS Tapteng, Anggiat Tulus Sibagariang memimpin jalannya rakor Regsosek 2022. (SNT)
