PANDAN – Pj Bupati Sugeng Riyanta bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tapteng mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapteng, Senin (29/1/2024).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara virtual dari Jakarta.
Mengawali arahannya, Mendagri menyampaikan perkembangan situasi perekonomian global dan Indonesia.
“Tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 4,94%, urutan 49 dari 185 negara di dunia, yang diurutkan dari persentase PDB (y-o-y) pada Kuartal ke-3 (Q3) tertinggi hingga terendah tahun 2023,” Tito Karnavian.
“Sementara, inflasi Indonesia sebesar 2,61%, peringkat 56 dari 186 negara di dunia, peringkat 7 dari 24 negara G20, dan peringkat 4 dari 11 negara ASEAN, yang diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi per Desember 2023,” paparnya.
Meski demikian, lanjut Tito, jika memperhatikan inflasi gabungan kota per provinsi (y-o-y) di Indonesia, ia menjelaskan beberapa provinsi, kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat inflasi tertinggi, seperti Provinsi Maluku Utara (4,41%), Lampung (4,10), Gorontalo (3,88), Kalimantan Timur (3,46), Jambi (3,22) dan pada kabupaten yaitu Kabupaten Sumenep (5,08), Merauke (4,67), Banggai (4,35), Buleleng (4,31), Kotabaru (3,81), serta pada kota yaitu Kota Ternate (4,41), Gorontalo (3,88), Balikpapan (3,60), Bandar Lampung (3,52), Cilegon (3,50).
Mendagri juga memaparkan Indeks Perkembangan Harga (IKH) sebagai proxy inflasi pada Minggu IV Januari 2024 pada provinsi dan kabupaten/kota.
Adapun komoditas yang mengalami penurunan pada Minggu IV Januari 2024 meliputi cabai merah di 359 kabupaten/kota, cabai rawit di 313 kabupaten/kota, dan telur ayam ras di 222 kabupaten/kota, sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan yaitu bawang putih di 337 kabupaten/kota, bawang merah di 328 kabupaten/kota, dan daging ayam ras di 228 kabupaten/kota.
Dalam rakor ini, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara mingguan akan terus dilaksanakan sampai ada perintah selanjutnya dari Presiden, apakah akan dihentikan.
Kemendagri lebih lanjut menyamakan secara mingguan akan terus mengadakan analisis dan evaluasi dalam rakor pengendalian inflasi daerah bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BPS, Perum Bulog, TNI-POLRI, Kejaksaan Agung, dan Pemda provinsi, kabupaten/kota.
Mendagri juga mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan stakeholders terkait dalam melakukan upaya mengendalikan inflasi yang saat ini berada di angka 2.61%.
“Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan komitmen tinggi, tetapi juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya. (ren)
