Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Hadiri Konreg PDRB-ISE se-Sumut 

IMG 20251017 221224
Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Hadiri Konreg PDRB-ISE se-Sumut 

MEDAN – Bupati Tapteng Masinton Pasaribu hadiri pelaksanaan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto-Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) Sumatra, di Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 7, Medan, Jumat (17/10/2025).

Acara ini dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Bacaan Lainnya

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution mengajak seluruh Kepala Daerah Sumatra untuk berkolaborasi membangun konektivitas ekonomi berbasis data.

Menurutnya, data harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Bobby Nasution juga mengungkapkan, selain data yang akurat, konektivitas jalur distribusi dan logistik juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Pulau Sumatra memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, tambang, dan mineral. Dengan konektivitas yang baik, ia optimistis kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional yang saat ini mencapai 22% dapat terus meningkat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan, kebijakan publik yang baik harus diawali dengan data yang valid dan terpercaya.

Data bukan hanya soal angka, tapi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga BPS hadir untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan telah berbasiskan data yang akurat.

“Pembangunan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya bisa membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Karena itu, data berkualitas menjadi pondasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Dia mengungkap, kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II Tahun 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96%, meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 4,48%.

Pulau Sumatera berkontribusi 22% terhadap PDRB nasional, dengan Sumatra Utara menjadi motor utama penggerak ekonomi dengan kontribusi 23,5% terhadap total PDRB Sumatra.

“Secara year-on-year, Kepulauan Riau tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra, yakni 7,14%. Sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi utama, sementara Sumatra juga menjadi sentra produksi kelapa sawit nasional,” kata Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Selain itu, Sumatera juga mencatat geliat sektor pariwisata yang signifikan, dengan 148 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Sumatra pada 2024, termasuk ke Sumatra Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumut bersama Wakil Kepala BPS RI, secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (PASADA), sebuah platform yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumut.

“PASADA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data bagi pengguna dan menghindari tumpang tindih data sektoral yang dihasilkan pemerintah. Pemprov Sumut siap mengembangkan daerah dan menjadikan Sumut sebagai salah satu konektivitas ekonomi yang baik. Keterhubungan antar-provinsi sangat diperlukan,” kata Bobby Nasution.

Di acara ini, Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala BPS Provinsi, Kabupaten/Kota menandatangi ota Kesepakatan tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah.

Bupati Masinton Pasaribu dan Kepala BPS Tapteng, Akhirul Miswar ME Nasution menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapteng dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapteng, Nomor 100.3.7/9136/2025 dan Nomor 266/1204/HK.600/10/2025 tentang penyediaan pemanfaatan dan pengembangan data dan/atau informasi statistik pembangunan daerah.

Selanjutnya, Konreg PDRB-ISE 2025 dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Nara Sumber Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Kepala Kantor Bank Indonesia wilayah Sumut, Deputi Bidang Pembangunan kewilayahan Kementerian PPN/ Bappenas RI, dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (ren/ril)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *