BEM Hukum Nomensen Sosialisasikan Hukum Adat ke Masyarakat Pasaribu Tobing

  • Whatsapp
BEM Hukum Nomensen Sosialisasikan Hukum Adat ke Masyarakat Pasaribu Tobing, Jumat, 4 Mei 2018.

Tapanuli Tengah – Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Nomensen menggelar sosialisasi dan diskusi terkait hukum adat kepada seratusan masyarakat di Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat, 4 Mei 2018.

Acara berlangsung di aula kantor Camat Pasaribu Tobing, bertajuk “Dominansi Hukum Adat di Pedesaan”, hadir narasumber Ketua AMAN Tano Batak Roganda Simanjuntak, Ketua IWO Sibolga-Tapteng Damai Mendrofa dan Ketua BEM Fakultas Hukum Nomensen.

Bacaan Lainnya

Roganda menjelaskan, pengakuan terhadap adat semakin menguat pada tahun-tahun terakhir sejak dikabulkannya judicial review AMAN dan sejumlah masyarakat adat lainnya terkait UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Gugatan yang mengabulkan diubahnya pasal 1 ayat 5 menjadi, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

“Pengakuan ini menguatkan perjuangan AMAN dan masyarakat adat lainnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, sejumlah kabupaten kemudian mulai menerbitkan Perda yang berkaitan dengan tanah dan hutan adat, misalnya di Kabupaten Tobasa sudah disahkan Perda tanah ulayat pada November 2017, Taput, Samosir dan Humbahas sedang proses penyusunan,” terang Roganda.

Menurutnya, bagi masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing yang kesempatan tersebut mengakui masih eksisnya masyarakat adat, ia menyarankan agar kembali dilakukan pengkajian mendalam, baik soal penulisan hukum adat yang selama ini berlaku di tengah masyarakat, pemetaan tanah dan hutan adat dan berbagai persoalan menyangkut adat lainnya.

Dijelaskan, penguatan data-data adat tentu akan memudahkan dalam memperjuangkan terbitnya regulasi pengakuan terhadap masyarakat adat khususnya di Kecamatan Pasaribu Tobing.

“Kami dari AMAN akan siap turun kapan saja bersama bapak dan ibu untuk bersama-sama memperjuangkan pengakuan tersebut, regulasi Perda tentu sangat dibutuhkan,” kata Roganda.

Damai Mendrofa dalam paparannya menekankan pentingnya penguatan publikasi terhadap keberadaan masyarakat adat di Kecamatan tersebut.

Menurut dia, dengan diketahuinya keberadaan masyarakat adat di Pasaribu Tobing akan berkontribusi terhadap pengakuannya.

Ia menambahkan, keberadaan masyarakat adat diharapkan dapat juga berkontribusi secara ekonomi kepada masyarakat. Selain itu, upaya menularkan pengetahuan adat kepada generasi harus dilakukan untuk terus mempertahankan keberadaan adat di masyarakat.

“Misalnya di Bali, adat istiadat yang masih terus bertahan menjadi nilai jual bagi kehidupan ekonomi masyarakat, bagaimana itu juga dapat dilakukan oleh masyarakat adat di Kecamatan Pasaribu Tobing,” kata Damai.

Sebelumnya Ketua BEM Fakultas Hukum Nomensen, Jeffry Haryanto Simamora mengatakan, pemahaman soal hukum adat bagi masyarakat adalah sesuatu yang penting. Kesadaran hukum akan menciptakan kesadaran akan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

“Karena itu kami menghimbau agar masyarakat juga membekali dirinya untuk mau terlibat setiap ada sosialisasi hukum, tak hanya itu kami juga berharap masyarakat tetap mempertahankan adat yang sudah hidup berpuluh atau beratus tahun lamanya, karena ini adalah khasanah bangsa yang harus dipertahankan,” katanya. (ril_snt)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *