Tapteng – Untuk ketiga kalinya, kantor DPRD dan Bupati Tapanuli Tengah didemo warga pendukung sejumlah calon kepala desa yang dikalahkan dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades), Senin 10 September 2018.
Seribuan massa pendukung calon kepala desa yang digagalkan ini melakukan aksi demo yang ketiga kalinya, karena kecewa tidak mendapat solusi dari DPRD dan Pemkab Tapteng.
Di depan gedung DPRD Tapteng, orator aksi Agus Halawa dan Joko Situmeang secara bergantian menyampaikan tuntutan seraya meminta sikap tegas DPRD selaku perwakilan rakyat.
Orator aksi menegaskan, tahapan penelitian khusus (litsus) dalam proses Pilkades di Tapteng tidak sesuai aturan.
“Kita menilai, tahapan litsus ini sengaja dilakukan untuk menjegal langkah bakal calon kepala desa,” tegas Agus Halawa.
Anehnya, sempat terjadi perdebatan antara demonstran dengan anggota dewan yang menemui pendemo di depan gedung dewan.
Orator aksi Joko Situmeang kemudian meminta anggota dewan untuk menyampaikan solusi atas persoalan yang dihadapi rakyatnya tersebut.
Massa juga menantang anggota dewan untuk mendampingi mereka menggelar aksi di kantor Bupati Tapteng.
Martin Lumbantobing dan sejumlah anggota dewan lainnya pun menerima tantangan para pendemo ikut mendampingi ke kantor bupati.
“Demi rakyat, saya bersedia ikut aksi ke kantor Bupati Tapteng,” tegas Martin.
Tiba di depan kantor Bupati Tapteng, massa juga menggelar aksi serupa menyampaikan orasinya.
Dikawal petugas kepolisian sejumlah perwakilan massa dipersilahkan masuk untuk menemui kepala bagian pemerintahan desa yang membawahi panitia pemilihan kepala desa, namun tidak berhasil.
Akhirnya, beberapa massa terlihat naik darah dan berteriak-teriak. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong antara pendemo dengan petugas keamanan di depan kantor bupati Tapteng.
Melihat suasana makin panas, aparat keamanan pun tidak tinggal diam. Mereka membentuk pagar betis agar massa tidak masuk ke dalam.
Pada kesempatan ini, Joko Situmeang menegaskan, terkait persoalan ini kementerian dalam negeri sudah menyurati bupati Tapteng.
“Suratnya diteken Sekretaris Dirjend Bina Pemerintahan Desa Mohammad Rizal, tertanggal 7 September 2018, nomor 337/4878/BPD, tentang pengaduan proses pencalonan kepala desa di Tapteng, dan kita yakin surat ini sudah sampai,” ujarnya.
Dalam surat tersebut, diminta kepada Bupati Tapteng sesuai kewenangannya segera mengklarifikasi pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dan pada kesempatan pertama melaporkan hasilnya kepada Kemendagri up Direktorat Jenderral Bina Pemerintahan Desa. Suratnya juga ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara,” sebut Joko.
Aksi demonstrasi di dua lokasi ini mendapat pengawalan ketat anggota Polri-TNI dibantu petugas Satpol PP. (ren)
