Dinas Pertanian Humbahas Harus Inovatif

  • Whatsapp
Foto: Suasana rapat Paripurna DPRD Humbahas,Selasa,(19/11/2019) di Gedung DPRD Humbahas. (karmawan silaban)

SmartNews, Humbahas – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) agar inovatif berinovasi memilih program komoditi yang akan dikembangkan di daerah itu. Distan jangan program coba-coba yang belum tentu menguntungkan petani. Sebab program coba-coba dianggap merugikan.

Demikian disebut Fraksi Golkar DPRD Humbahas melalui juru bicaranya, Bantu Tambunan dalam Paripurna DPRD dalam agenda pemandangan fraksi pembahasan RAPBD Humbahas 2020, Selasa (19/11/2019) di Gedung DPRD, Komplek Perkantoran Tano Tubu, Dolok Sanggul.

Bacaan Lainnya

Menurut Fraksi Golkar, bahwa program pertanaman jagung dan bawang putih dinilai sangat merugikan masyarakat petani. Sebab kepemilikan lahan masyarkat petani di Humbahas rata-rata kurang dari 1 Hektar.

Golkar juga mencontohkan analisa hitung-hitungan, jika produksi jagung per hektar 6-7 ton maka hasilnya diperkirakan Rp 4000 per kilogram atau Rp 24 juta – Rp 28 juta. Sementara analisa biaya produksi per hektar Rp 18 juta – Rp 19 juta maka pendapatan per hektar Rp 9 juta. Selanjutnya Rp 9 juta dibagi enam bulan maka pendapatan bersih petani per bulan Rp 1, 5 juta.

“Yang menjadi pertanyaan, dengan pendapatan petani Rp 1,5 juta per bulan, apakah petani semakin kaya atau miskin,” tanya Bantu dalam Paripurna tersebut.

Selain jagung, Fraksi Golkar juga menyoroti program pertanaman bawang putih. Sebab program tersebut juga dinilai ajang coba-coba.

Menurut fraksi berlambang pohon beringin ini, bawang putih tidak cocok ditanam di tempat yang kering, harusnya di daerah yang cukup pengairan. Untuk mengurangi kerugian masyarakat petani dan kerugian negara melalui APBN, program tersebut agar dievaluasi ke daerah yang cocok dan cukup dengan sumber air.

Jika program coba-coba itu diteruskan, fraksi Golkar menghawatirkan timbulnya masalah baru yang memiskinkan petani. “Harapan kami, agar bupati mengevaluasi kinerja dinas pertanian dan seluruh jajarannya. Karena program yang dilaksanakan hanya program coba-coba dan tidak punya analisa dan pertimbangan atau perhitungan,” tambahnya.

Mensejahterakan masyarakat Humbahas khususnya petani, pemerintah harus serius membuat terobosan-terobosan baru melalui pengembangan komoditi unggulan, dan mencari komoditi yang dapat dikembangkan di daerah itu.

Membantu para petani untuk mencari solusi terhadap permasalahanyang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hasil produktifitas pertanian, memfasilitasi pemamfaatan teknologi pertanian serta membantu para petani dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan sistim pertanian modern.

Lebih jauh, fraksi Golkar juga meminta pemerintah mengevaluasi dan meregulasi program operasional traktor dan escavator sehingga tidak terus menerus membebani APBD. Golkar berpendapat, selama ini pemamfaatan traktor dan escavator tidak dikelola dengan baik dan tidak mempunyai SOP (standart operasional prosedur).

“Pantauan kami, jumlah traktor yang tersedia atau yang dimiliki pemerintah, tanpa pengelolaan oleh tenaga ahli atau petugas yang kompeten di bidangnya, maka kehadiran traktor akan terus membebani APBD. Untuk itu pengelolaan dan operasional traktor dan escavator sebaiknya diswastakan kepada kelompok tani dan segala biaya dan PAD dari traktor itu ditanggung masing-masing poktan,” ujar Bantu. (and)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *