DPRD Humbahas Tutup Mata, ‘Fee Proyek, Virus Kolera, dan Pengangkatan Pejabat’

  • Whatsapp
Foto: Juru bicara fraksi PDIP, Minter Hulman Tumanggor saat membacakan pemandangan fraksi dalam pembahasan Ranperda APBD 2020. (and)

SmartNews, Dolok Sanggul – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ((Ranperda-APBD) Humbang Hasundutan (Humbahas) TA 2020 sudah bergulir dalam paripurna. Namun dalam agenda pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar R-APBD, Selasa (19/11/2019), tak satupun fraksi di DPRD Humbahas menyinggung masalah fee proyek fisik yang menjadi rahasia umum di daerah itu.

Bahkan proyek fisik yang dikoodinir satu pintu oleh pihak swasta tak masuk dalam klarifikasi para dewan terhormat. Demikian juga virus kolera yang sudah menyerang hampir seluruh ternak babi di daerah itu.

Bacaan Lainnya

Virus kolera yang mematikan ternak babi itu nampaknya hanya realita pahit yang harus diterima para peternak babi tanpa pembahasan dan solusi dari para legislator.

Begitu juga dengan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Humbahas. Banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt) seolah menjadi trend yang tidak perlu dipersoalkan. Bahkan Plt menggantikan Plt sudah hal biasa menunggu adanya lelang jabatan untuk pengisian secara defenitif.

Ironinya, hasil lelang jabatan terhadap delapan Jabatan Pimpinan Tinggi JPT Pratama setara eselon II yang bergulir sejak awal September lalu, seolah dinina-bobokkan panitia seleksi (Pansel) Pemkab Humbahas.

Terkait dengan itu, pengamat publik, Jonni Silalahi saat dimintai tanggapannya mengaku prihatin dengan sikap DPRD yang kurang tanggap isu dan persoalan yang terjadi di masyarakat.

Sebagai penyambung aspirasi masyarakat, para legislator yang berasal dari rakyat seharusnya peka terhadap keluhan masyarakat.

“Bukan tidak mungkin para wakil rakyat tidak mengetahui fee proyek yang jadi rahasia umum, virus kolera yang menyerang ternak babi dan pengangkatan pejabat yang ditunda-tunda. Ada apa dengan wakil rakyat!? Apa para wakil rakyat sudah berkhianat dan berkorporasi dengan pemerintah..!? Harusnya dalam forum paripurna itu, legislatif harus tegas kepada eksekutif,” kata Jonni.

Sebelumnya dalam pemandangan umum fraksi atas Ranperda APBD 2020, fraksi PDIP lebih mendorong pemerintah untuk membuat program pembangunan yang merata dan proporsional dan mempertimbangkan pokok pikiran (pokir) DPRD sesuai hasil reses. Fraksi Golkar menyoroti Pertanian, Pengelolaan traktor, Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan dan UMKM.

Sementara fraksi Hanura menekankan peningkatan PAD melalui inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi potensi daerah. Meminta pemerintah mengangkat potensi kearifan lokal sebagai ikon Humbahas mendukung sektor pariwisata dan sektor pertanian yang dapat berkontribusi bagi kemajuan Humbahas serta mendorong organisasi perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarkat.

Fraksi NasDem lebih condong kepada peningkatan PAD, kebijakan dan kondisi Ranperda APBD, Pertanian, Pariwisata, Infrastruktur, Kesehatan. Fraksi Persatuan Solidaritas juga menyoroti Ketelambatan pembahasan R-APBD, Pertanian, UMKM, Pariwisata, Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan.

Selanjutnya fraksi ‘Gede’ (Gerindra-Demokrat) fokus peningkatan PAD, tesktur anggaran dan layanan publik bidang Pertanian, UMKM, Pariwisata, Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan. (and)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *