SmartNews, Sibolga – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan transaksi nontunai dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), untuk mengatasi dampak Covid-19 di era new normal (new lifestyle) menuju pemulihan ekonomi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Suti Masniari Nasution mengungkapkan, BI secara konsisten akan terus mendorong penggunaan transaksi nontunai, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah.
Menurut Suti, saat ini terjadi shifting (perubahan) perilaku, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Pertemuan yang sifatnya fisik telah dikurangi, sehingga tatap muka dan interaksi antar manusia berkurang.
Sejalan dengan itu, penggunaan transaksi tunai sebaiknya dialihkan ke transaksi nontunai. Ada banyak sisi positifnya, terutama menghadapi era new lifestyle.
Bank Indonesia tetap mendorong bagaimana perekonomian bisa berjalan dan bisa bergerak, juga untuk menggeliatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
“Untuk itu, harus ada cara tertentu agar transaksi dan perekonomian tetap berjalan dengan lancar,” ujar Suti Masniari Nasution dalam media breafing di Graha Nauli KPw Bank Indonesia, Jumat (10/7/2020).
BI sudah memutuskan untuk mendorong transaksi nontunai dengan QRIS menghadapi kondisi new lifestyle. Kenapa QRIS? Karena cepat, mudah dan murah. Tentunya ini akan sangat membantu ketika bertransaksi di era new lifestyle dan ke depannya.
“Kegiatan ekonomi di masyarakat tetap berlangsung, tapi bagaimana kita meminimize dampak covid-19, meskipun kita bertransaksi, khususnya di wilayah kerja KPw BI Sibolga,” ungkap Suti.
Dia menjelaskan, sebelum masa pandemi COVID-19, BI telah mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai dengan QRIS. Apalagi setelah pandemi seperti sekarang, tentu diharapkan transaksinya lebih memasyarakat dan meluas.
“Area yang sudah disosialisasikan yaitu pedagang pasar. Jadi kita berharap salah satu pasar di Sibolga ini jadi pilot project, dan transaksinya dengan QRIS. Nanti kita koordinasi dengan pemerintah daerah, pasar mana yang paling siap,” jelasnya.
BI juga sudah menyosialisasikan QRIS di sekolah dan universitas, tidak hanya di Sibolga, tetapi di Wilker BI Sibolga. Kemudian, pelaku usaha lainnya seperti pelaku usaha unggulan dan khas daerah (souvenir).
“Rumah ibadah di Sibolga, Tapanuli dan Nias juga sudah mengimplementasikan pemakaian QRIS, terutama memfasilitasi masyarakat untuk infaq, zakat dan sedekah,” terangnya.
Lanjutnya, bahwa pemerintah daerah juga didorong untuk bertransaksi nontunai dengan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP), yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD, juga percepatan dan perluasan digitalisasi daerah menuju new normal.
“Sekarang, sebuah keniscayaan bahwa tidak ada lagi transaksi yang tidak didorong ke arah digital, hidup kita saat ini sudah sangat lengkap dengan dunia digital. Terima atau tidak, digitalisasi itu ada dan kita harus bisa terlibat di dalamnya dan mengikuti arus,” kata Suti.
Terkait ETP, pemanfaatan QRIS merupakan solusi yang terbaik terutama untuk penerimaan PAD dan lainnya. Memang ada beberapa tahapan, pertama transaksi domestik, transaksi cross border.
Ada juga transaksi cross border inbound yang menyasar wisatawan mancanegara dan TKI, khsusunya dari asean. Kemudian transaksi cross border outbound yang menyasar jemaah haji dan wisatawan Indonesia yang keluar negeri.
“Kita melihat, bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah ini akan dapat meningkatkan optimalisasi PAD, kemudahan usaha dan tata kelola pemerintahan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan ETP dapat menjaga resiliensi perolehan PAD, baik dalam kondisi pertumbuhan ekonomi normal maupun kontraksi,” paparnya.
Jadi, dengan adanya digitalisasi ini jumlahnya bisa dikontrol dan bisa langsung masuk ke rekening pemerintah. Dari sisi peningkatan PAD, dari hasil estimasi BI di 2020 ini, ETP secara signifikan meningkat PAD-nya, apabila pemanfaatan masyarakat terhadap ETP sudah cukup tinggi.
Dalam skenario pertumbuhan ekonomi yang berjalan normal, berat, dan sangat berat sekalipun, ETP mampu meningkatkan upaya menjaga PAD.
“Dari 9 daerah pelaksana pilot project, ETP berkontribusi terhadap peningkatan PAD sebesar 11,1% (yoy) dan peningkatan PAD rerata hingga mencapai 14%,” tambahnya.
Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, peningkatan pengelolaan keuangan daerah ini bisa dan sangat dijamin keberadaannya, karena mereka memasukkan peningkatan PAD sebagai faktor keberhasilan program pemberantasan korupsi integrasi.
“Tidak ada kebocoran pada transaksi menggunakan ETP yang tercatat. Semuanya itu diyakini transparansinya cukup baik. Dan kita lihat pemanfaatan QRIS sebagai solusi transaksi pembayaran ETP,” Suti menambahkan. (red)
