SNT, Tapteng – Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Yetty Sembiring dan Kepala BPJS Kesahatan Cabang Sibolga, Bernat Sibarani melakukan pertemuan dalam Forum Kemitraan dan Pemangku Kepentingan Utama, di Ruang Cenderawasih Kantor Bupati Tapteng di Pandan, Kamis (15/9/2022).
Usai pertemuan dengan Pj Bupati Tapteng, Bernat Sibarani kepada awak media menerangkan apa saja yang dibahas.
“Kita tadi menyampaikan apa saja yang harus dilakukan BPJS Kesehatan, apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal jaminan kesehatan masyarakat,” kata Bernat mengawali keterangannya.
Dalam pertemuan di forum itu, ia menyampaikan bahwa ada sejumlah penduduk di Kabupaten Tapteng yang sudah berhasil dipindahkan menjadi tanggungan APBN atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).
“Selain ditanggung ke PBI-JK atau ditanggung oleh APBN, ada juga sekitar 2600 penduduk Tapanuli Tengah, yang belum memiliki jaminan sosial yang ditanggung oleh pemerintah provinsi. Akan tetapi sebenarnya di sisi lain juga masih ada penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan kurang lebih sekitar 31 ribuan,” jelas Bernat.
Katanya lagi, bahwa ada juga isu yang disampaikan dalam pertemuan itu bahwa di tahun 2022, pemerintah pusat masih menyediakan yang namanya Jampersal atau Jaminan Persalinan. “Akan tetapi tahun besok itu tidak ada lagi. Nah, dari data tadi kita sudah tampilkan bahwa ada sekitar 5434 penduduk yang usia 17 sampai 45 tahun jenis kelamin perempuan,” beber Bernat.
Untuk itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga meminta Pemkab Tapteng agar dapat segera melakukan antisipasi. “Nah ini nanti tolong supaya bisa diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat Jampersal tidak ada lagi. Ini nanti apakah masuk ke APBD atau diusulkan ke PBI JK,” tukasnya.
Bernat Sibarani juga menyampaikan terima kasih kepada Pj Bupati Tapteng yang sangat memahami soal konsep program JKN. “Kita sangat berterimakasih kepada ibu Pj Bupati Tapteng bahwa beliau sangat mengerti konsep JKN. Beliau berungkali tadi mengatakan bahwa pentingnya kesehatan itu. Namun JKN tidak ada artinya ketika masih sehat. Akan tetapi pada saat kita jatuh sakit, ini (JKN) adalah hal yang sangat penting karena akan tertolong dari segi finansial,’ tuturnya.
“Beliau (Pj Bupati Tapteng) sangat mengharapkan seluruh OPD yang ada di Tapanuli Tengah untuk bisa mengambil peranan, mendukung cakupan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah,” sambung Bernat.
Ia juga menyampaikan bahwa di awal tahun 2022, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022, agar seluruh kementerian dan lembaga untuk mengambil peranan peningkatan cakupan kepesertaan.
“Nah di sana, tindak lanjut yang harus dilakukan masing-masing pemerintah daerah adalah menerbitkan peraturan atau instruksi bupati sebagai turunan instruksi presiden. Dan kita berterimakasih untuk Pemkab Tapanuli Tengah, bahwa sudah mengeluarkan instruksi bupati turunan dari instruksi presiden. Sehingga nanti instruksi ini ditujukan kepada masing-masing OPD yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, di sinilah masing masing OPD mengambil peranan dalam poin poin yang ada dalam instruksi tersebut,” kata dia.
“Harapan kita sebenarnya, bagaimana Pemkab Tapanuli Tengah mencapai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahwa pemerintah pusat menargetkan di tahun 2024 penduduk itu sudah masuk di atas 90 persen ke dalam jaminan kesehatan. Nah, saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah belum mencapai ke situ, kita sangat mengharapkan bahwa ada penambahan, ada cakupan kepesertaan yang meningkat di Tapanuli Tengah,” tambah Bernat.
Masih dalam pertemuan tersebut, Bernat Sibarani kepada Pj Bupati Tapteng menyampaikan agar tenaga honorer dimasukkan ke jaminan kesehatan. “Kita tadi sampaikan ke ibu Pj bahwa ini nanti menjadi suatu hal yang kita lihat ruang dari kondisi fiskal APBD tahun 2023.
“Karena jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup besar kurang lebih sekitar lima ribuan. Nah mereka udah dicover dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya sampaikan bahwa jaminan sosial itu bukan hanya BPJS Ketenagakerjaan, tapi dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Sementara itu dalam keterangannya kepada SNT, Pj Bupati Tapteng, Yetty Sembiring mengungkapkan bahwa Pemkab Tapanuli Tengah sudah bertindak cepat dengan mengeluarkan Instruksi Bupati tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional di daerah itu.
“Pemkab Tapteng terus berupaya agar masyarakat merasakan keberadaan pemerintah khususnya untuk jaminan kesehatan masyarakat. Saya berharap tidak ditemukan lagi masyarakat yang tidak menerima JKN khususnya masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya. (SNT)
