Foto: Penandatanganan kesepakatan bersama terkait penanganan masalah pada bidang hukum perdata dan TUN, antara Bupati dan Kajari Humbahas, di Doloksanggul, Kamis (13/4/2023).
DOLOKSANGGUL – Bupati dan Kajari Humbahas menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan masalah pada bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Kesepakatan diteken oleh Bupati Dosmar Banjarnahor dan Kajari Anthony di Kantor Bupati Humbahas, Doloksanggul, Kamis (13/4/2023).
Kesepakatan bersama ini berlaku di luar maupun di dalam pengadilan yang meliputi pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang perdata dan TUN.
Kemudian, pemberian pertimbangan hukum terhadap masalah hukum perdata dan TUN dan masalah-masalah hukum lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Ruang lingkup kesepakatan ini adalah penyelesaian masalah meliputi pemberian bantuan hukum yaitu jaksa pengacara negara (JPN) dalam perkara hukum perdata maupun TUN untuk mewakili pihak pertama (Pemkab Humbahas) berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat, yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
Pemberian bantuan hukum yaitu tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion/LO) atau pendampingan (legal assistance) di bidang perdata dan TUN atas dasar permintaan pihak pertama.
Kemudian, pemberian tindakan hukum lain yaitu tugas JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak pertama dengan lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN, BUMD di bidang perdata dan TUN dengan tujuan untuk melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan/aset milik Pemkab Humbahas.
Penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan TUN meliputi pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan pemberian tindakan hukum lainnya oleh JPN.
Kajari Humbahas Anthony berharap kesepakatan bersama ini bermanfaat sebagaimana mestinya.
“Jangan segan datang ke kantor kami, itu kantor kita bersama. Kantor Bupati Humbahas ini pun kantor kami juga. Rumah kami juganya ini. Tidak ada hambatan, dimanapun kita bisa membahas ini, demi pembangunan di Humbahas,” tegas Anthony.
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mengatakan, mengingat kompleksnya permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang perdata dan TUN, kesepakatan bersama ini merupakan dasar Pemkab Humbahas untuk memperoleh pendampingan dari jaksa sebagai pengacara negara dalam hal penyelesaian atau penanganan permasalahan perdata dan TUN, baik itu di luar dan di dalam pengadilan.
Dengan adanya kerjasama ini, kata Dosmar, penyelenggaraan pemerintahan dapat terselesaikan secara baik dan efektif. Para pimpinan OPD, dapat meminta saran, pendapat, pertimbangan hukum bahkan pendampingan kepada JPN dari Kejari Humbahas apabila dibutuhkan.
“Kerjasama ini sangat baik demi pemerintahan yang baik, sehingga ke depan tidak ada masalah,” pungkasnya. (JS/DS/Mora)
