TAPTENG – Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta silaturahmi dengan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan, Sabtu (27/1/2024).
Dalam bincang-bincang penuh hangat dan penuh kekeluargaan, Sugeng dan Jamaluddin berkomitmen membangun kerjasama yang baik.
“Pak wali ini kan sesepuh, senior. Jadi wajib saya harus datangi menjalin silaturahmi saling menguatkan. Saya banyak belajar tadi bagaimana sih mengelola pemerintahan,” kata Pj Bupati Sugeng Riyanta.
Sugeng mengatakan bahwa Jamaluddin Pohan sudah banyak pengalaman di birokrat. Pernah jadi Wakil Bupati. “Tadi saya juga bertanya-tanya, boleh tidak RDP itu dengan cara sidak ke kantor,” ucap Sugeng.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Tapteng dan Walikota Sibolga juga bertekad bersama bangkit melawan kezaliman dari cengkraman, ketakutan dan intimidasi kepada masyarakat karena tidak sesuai dalam tujuan berbangsa dan bernegara.
“Ternyata di Sibolga juga ada, dipanggil panggil RDP, ketika mengganti pejabat. Loh itukan hak prerogatif walikota. Sama itu mengganti kepling itu urusannya, camat lagi yang berhak mengganti bukan bupati atau walikota. Jadi untuk apa dihadiri,” ujarnya.
Pj Bupati juga menanggapi terkait undangan DPRD Tapteng terkait RDP. Ia mengungkapkan ibarat Cinta Bertepuk Sebelah Tangan.
“Sebab RDP dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak bisa hadir. RDP memang cara kerja DPRD untuk mengundang stakeholder, akan tetapi mengundang RDP, DPRD tidak harus memaksakan, apalagi dengan cara-cara intimidasi.
Pj Bupati menegaskan, DPRD dan eksekutif berada di level dan sederajat.
DPRD, kata Sugeng tidak bisa intervensi bupati atau walikota. Sebaliknya bupati dan walikota juga tidak bisa intervensi DPRD.
“Jadi itu hubungan relasi yang saya sampaikan, relasi dengan mengedepankan nilai-nilai hukum dan moralitas. Jangan sampai dia yang mengundang orang seolah-olah dia yang menentukan. Tidak ada itu. Jadi biar aja itu jadi urusannya pak Ketua DPRD, saya tidak mau intervensi, dia mau ngundang 1000 kali ya kami juga tidak perlu datang 1000 kali,” ungkap Sugeng.
Selain itu, Pj Bupati Tapteng juga menyatakan telah membalas surat terkait masalah pergantian kepling dan jawaban telah diterapkan dalam surat termasuk pemberhentian honorer Puskesmas Pinangsori.
“Urusan pemberhentian semuanya sudah kami jawab, apa lagi?. Keputusan pemberhentian kepling dan honorer itu putusan pejabat tata usaha negara. Melawannya bukan dengan politik, bukan dengan RDP, kalau itu keberatan, negara kita adalah negara hukum. Ajukan gugatan ke pengadilan, dia kan minta bukti-bukti kemarin, ya nanti biar dibuka di pengadilan. Bukti itu di pengadilan bukan di DPRD. Karena DPRD bukan tempat membuka bukti,” tegas Pj Bupati Tapteng.
Sebelumnya, Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan menyampaikan, kunjungan Pj Bupati Tapteng merupakan silaturahmi dalam menjalin kerja sama yang baik menselaraskan jalan bersama Sibolga dan Tapteng.
“Sibolga dan Tapteng itu tak bisa terpisahkan. Ke depan ini kita akan kerja sama. Apa lagi kan pak Sugeng Riyanta ini orang hukum, saya orang politik. Jadi saya juga harus banyak belajar dari pak Sugeng,” ungkap Jamaluddin Pohan.
Terkait netralitas, Walikota Sibolga dan Pj Bupati Tapteng sepakat saling menjaga, netralitas, kekondusifan, keamanan dan juga kedamaian, sehingga masyarakat dapat lebih leluasa menyampaikan hak pilihnya dengan baik.”
Kita saling menjaga pemilu ini damai, netral dan bisa masyarakat menyampaikan hak pilihnya di TPS tanpa ada yang mengganggu dihatinya,” kata Walikota Jamaluddin Pohan. (ren)
