Sibolga – Anggota DPD RI Parlindungan Purba mengaku awalnya tidak percaya kalau pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga lesu, atau kurang sehat paska pemberlakuan Permen KP 02/2015 tentang larangan trawls dan pukat tarik.
Tidak dipungkiri bahwa Kota Sibolga ini mendapat julukan sebagai Kota Ikan terbesar di Pantai Barat Sumatera Utara (Sumut).
Dia baru percaya setelah bertemu Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk dan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Sibolga Suti Masniari Nasution, bersama insan perbankan lainnya di rumah dinas Kepala KPw BI Sibolga, Sabtu (24/2/2018) atau sekira tiga pekan yang lalu.
Pertemuan tersebut untuk mengetahui situasi dan perkembangan ekonomi terkini di Kota Sibolga. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa ekonomi di Kota Sibolga memang kurang sehat.
“Saya gak percaya sebelumnya. Ternyata perbankan juga mengeluh karena perputaran uang berkurang akibat pendapatan nelayan di Sibolga berkurang,” kata Parlindungan Purba dalam dialog bersama nelayan, pengusaha kapal dan perbankan di Aula Kantor Walikota Sibolga, Senin (12/3/2018).
Dirinya pun mendesak Dirjen Perikanan dan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan RI R Sjarief Widjaja untuk datang ke Kota Sibolga.
“Karena Kota Sibolga hanya memiliki laut untuk mata pencarian warganya. Hanya lautlah sawahnya, dan hanya lautlah ladangnya. Makanya saya bicara kepada Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI dan menyampaikan persoalan ini,” ujarnya.
Dikatakan, dialog ini terselenggara setelah Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menugaskan Dirjen Perikanan Tangkap R Sjarief Widjaja untuk menyelesaikan persoalan nelayan di daerah yang terdampak pemberlakuan Permen KP 02/2015.
Diketahui Permen KP 02/2015 ini tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
“Sebelumnya saya telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Perikanan Tangkap di Jakarta baru-baru ini agar turun ke Kota Sibolga mencari solusi bagi nelayan. Makanya hari ini kita dapat berdialog langsung dengan Dirjen Perikanan Tangkap,” ucap Parlindungan.
Parlindungan menyebut dirinya 13 tahun menjadi anggota DPD RI tidak terlepas dari dukungan masyarakat Kota Sibolga. Sehingga apapun persoalan yang sedang dihadapi warga Sibolga saat ini, ia mengaku tidak akan lepas tangan.
Dia mengakui terinspirasi dari perjalanan karir politik Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk. Ia bersyukur 13 tahun menjadi anggota DPD RI juga berkat dukungan Syarfi Hutauruk. DPD kan sahabat semua partai.
“Tiga periode saya jadi anggota DPD dan saya mendapatkan dukungan masyarakat Kota Sibolga. Jadi otomatis saya memahami apa yang terjadi di sini dan menjadi tanggung jawab saya juga. Bersama Walikota dan pemerintah dan kita bersama-sama,” ungkap Parlindungan.
Dia menambahkan, kehadiran Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI di Sibolga menjadi momen penting untuk mengembalikan kejayaan Kota Sibolga sebagai kota ikan.
“Saya fikir, ini momentum yang tepat. Mari kita jadikan ini momentum kebangkitan Sibolga menjadi kota ikan kembali,” imbuhnya. (Ren Morank)
