Belum Kantongi Izin, PT Nauli Sawit Diminta Hentikan Aktivitas di Luar HGU

  • Whatsapp
Surat yang Dilayangkan ke PT .Nauli Sawit.

Tapanuli Tengah – Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani meminta PT Nauli Sawit dan grupnya menghentikan aktivitas di luar Hak Guna Usaha (HGU) sebelum ada izin dari Pemkab Tapteng.

Hal ini berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD, SKPD, instansi vertikal dan PT Nauli Sawit di ruang rapat DPRD Tapteng, Rabu (28/2/2018) yang lalu.

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut diketahui bahwa PT Nauli Sawit sedang melakukan aktifitas mengelola lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Andam Dewi, tetapi belum memiliki izin dari Pemkab Tapteng.

Bupati Tapteng pun menyurati PT Nauli Sawit dan meminta untuk menghentikan sementara kegiatan dan aktivitasnya di luar HGU.

“Apabila perusahaan ini tetap beroperasi di luar HGU-nya, Pemkab Tapteng akan mengambil tindakan mencabut izin prinsip dan izin lokasi di semua wilayah operasionalnya,” ujar Bakhtiar dalam keterangan tertulis disampaikan melalui Humas Pemkab Tapteng, Sabtu (17/3/2018) malam.

Dia menegaskan apabila ada lahan yang dikuasai PT Nauli Sawit di luar HGU tapi belum memiliki izin prinsip dan izin lokasi dari Pemkab Tapteng, agar menghentikan kegiatan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PT TAS maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit lain yang ada di Tapteng.

Aktivitas di luar HGU yang belum memiliki izin lokasi melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/2015 tentang lzin Lokasi. Pada pasal 2 ayat 2, pemohon izin lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum lzin lokasi ditetapkan.

Dia mengingatkan PT Nauli Sawit agar tidak merusak lingkungan di Kecamatan Andam Dewi. Sesuai hasil reses DPRD Tapteng, diduga PT Nauli Sawit merusak hutan mangrove dan terumbu karang ataupun hutan lindung lainnya. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan dan meminta DPRD Tapteng mengadukan PT Nauli Sawit ke pihak yang berwajib.

Bupati Tapteng menekankan, bila ada aspek dan hal lain yang dicurigai, PT Nauli Sawit diduga bekerja di luar HGU-nya tanpa izin, akan dibentuk Tim Terpadu.

Anggarannya ditampung di P-APBD 2018 dan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapteng mengukur ulang HGU PT Nauli Sawit, lahan yang dikuasai PT Nauli Sawit dan di luar izin yang berlaku.

“Kita juga minta kepada PT Nauli Sawit dan perusahaan lain yang belum memiliki izin prinsip agar tidak melakukan kegiatan sebelum surat izin prinsip dikeluarkan Pemkab Tapteng. Ikuti prosedur, taati peraturan yang berlaku, jangan seperti PT Nauli Sawit muncul dulu persoalan baru mengurus izin prinsip. Saya pastikan sepanjang ada masalah, izin prinsip tidak akan dikeluarkan,” tegasnya.

Kepada seluruh perusahaan perkebunan sawit diminta jangan coba-coba melakukan kegiatan di lokasi sebelum ada izin prinsip dikeluarkan Pemkab Tapteng. Jangan coba-coba merusak hutan mangrove, merusak terumbu karang dan hutan lindung.

“Apabila terbukti, saya selaku Bupati Tapteng bersama-sama DPRD Tapteng akan melaporkan ke pihak yang berwajib,” imbuhnya.

Semua harus terang benderang, tidak boleh ada yang dirugikan, baik pemerintah, masyarakat termasuk ekosistem mangrove dan terumbu karang jangan sampai ada yang dirusak karena kepentingan perusahaan semata.

“PT Nauli Sawit diduga melakukan kegiatan di lahan masyarakat dan garis sempadan atau jalur hijau sungai. Kita tidak mau keberadaan PT Nauli Sawit, PT TAS dan perusahaan perkebunan lainnya hanya menguntungkan mereka sendiri. Keberadaan perusahaan harus mampu mensejahterakan masyarakat jangan malah sebaliknya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan sekitar,” pungkasnya. (ril)

 

Editor: Ren Morank

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *