Smart News Tapanuli – Awal November 2017, Prof Dwikorita Karnawati memimpin Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sejak itu ia mengaku langsung mengaudit berbagai peralatan pendukung yang dimiliki lembaga tersebut.
Selain jumlahnya sangat kurang, sebagian teknologinya sudah tertinggal. Sehingga perlu penambahan dan diperbarui dengan peralatan yang lebih canggih.
“Padahal potensi ancaman tsunami di tanah air sebetulnya sudah dipetakan sejak 2001. Tapi pengadaan berbagai peralatan deteksi dini yang amat diperlukan tak kunjung dipenuhi pemerintah karena keterbatasan anggaran,” kata Dwikorita dilansir laman detikcom, Jumat (28/12).
Kemudian pada Januari 2018, BMKG mengajukan anggaran untuk membeli berbagai peralatan sesuai skala prioritas. Dan sebulan kemudian, Presiden Joko Widodo menyetujui proposal tersebut.
Namun setelah melewati berbagai pembahasan-pembahasan teknis di Bappenas, proposal tersebut terganjal di Kementerian Keuangan. Anggaran negara ternyata terbatas dan banyak hal lain yang lebih membutuhkan untuk diprioritaskan.
“Harus saya akui, kami gagal meyakinkan bahwa potensi ancaman tsunami dan bencana lain itu nyata sehingga keberadaan berbagai peralatan untuk deteksi dini itu amat mendesak,” ungkap Dwikorita.
Doktor geologi bencana dari Leeds University, Inggris itu berharap bencana tsunami di Palu dan pesisir Selat Sunda menyadarkan semua pihak, bahwa pengadaan alat deteksi itu tak bisa ditawar lagi.
Bila Jepang memiliki seribuan alat canggih pendeteksi gempa dan tsunami, Indonesia yang memiliki hampir empat juga kilometer garis pantai idealnya punya dua kali lipatnya.
“Saya kalau melihat korban kemarin itu, duh… Kenapa kok kemarin kami tidak bisa meyakinkan itu harus dipasang segera,” katanya.
Perempuan yang pernah jadi Rektor UGM itu menyadari dalam sistem birokrasi yang ada, semua pengadaan barang harus melalui kajian dan pembahasan. Apalagi nilai peralatan canggih yang diperlukan juga sangat mahal.
Dirinya juga tak mau gegara ada prosedur yang terlewat, kemudian harus berurusan dengan aparat hukum. Hanya saja, tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu malam lalu memberikan pelajaran amat berharga.
“Ternyata bencana itu tak kenal prosedur, tidak mengenal administrasi. Yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan,” ujarnya.
Selain berbicara soal minimnya peralatan deteksi, Dwikorita juga menjelaskan beda berbagai tsunami yang pernah menimpa Indonesia sebelumnya dan tsunami di Selat Sunda kemarin. Seberapa besar potensi tsunami lanjutan dari anak Krakatau? Wilayah mana di Indonesia yang bebas dari ancaman potensi tsunami? Perlukan soal bencana ini masuk kurikulum pendidikan kita? (ren)
