Tidak Lunasi TGR, CV Viktory Mandiri Terancam Diblacklist

  • Whatsapp
Tidak Lunasi TGR, CV Viktory Mandiri Terancam Diblacklist.

SmartNews, Dolok Sanggul – Belum melunasi denda tuntutan ganti rugi (TGR) atas pembangunan Outlet di Panorama Sipinsur, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) TA 2018, CV Viktory Mandiri selaku perusahaan penyedia jasa terancam di blacklist.

Hal itu dikemukakan Kadis Kopedagin Humbahas melalui Kabid Perindustrian sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Outlet, Damianus Lumban Toruan kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (25/10/2019) lalu.

Bacaan Lainnya

Katanya, pembangunan Outlet UMKM di Panorama Sipinsur dengan pagu Rp 850.800.000 itu, CV Viktory Mandiri selaku pihak ketiga penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan kontrak. Sehingga dalam pemeriksaan BPK, pekerjaan pembangunan Outlet tersebut direkomendasikan TGR sebesar Rp 32.330.400.

Namun saat TGR tersebut ditagih melalui surat bupati Nomor: 700/2050/Inspektorat/V/2019 tertanggal 27 Mei, pihak penyedia jasa malah melakukan cicil sebanyak Rp 13 juta dengan dua kali pembayaran, pertama Rp 5 juta dan Rp 8 juta. Sehingga saat ini, sisa TGR sebesar Rp 19.330.400.

Untuk pelunasan TGR dimaksud, pihak rekanan tidak lagi memberikan respon, dengan alasan bahwa sisa dari pagu pekerjaan Outlet, masih tertinggal 5 persen sebagai biaya retensi (perawatan-red).

Dengan cicilan tersebut, pihak ketiga selaku penyedia jasa pembangunan Outlet di Sipinsur belum sepenuhnya membayarkan TGR. Padahal jatuh tempo pembayaran, 28 Juli 2019, terhitung 60 hari sejak Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mengeluarkan surat tertanggal 27 Mei 2019 atas pembayaran denda keterlambatan.

“Terhitung sejak surat Bupati, hingga saat ini belum ada pelunasan pembayaran yang dilakukan CV Viktor,” kata Damianus Lumban Toruan.

Menurutnya, untuk pembayaran TGR ini, pihaknya akan terus berusaha melakukan penagihan.

“Kami terus tagih kontraktor sesuai kewajibannya. Jika pihak perusahaan tak berniat melunasi TGR dimaksud, perusahaan tersebut akan disusulkan di blacklist ,” katanya.

Sambungnya lagi, terjadinya kelebihan pembayaran itu, dikarenakan pengerjaan proyek pembangunan Outlet yang berfungsi untuk pameran tidak tuntas sampai batas kontrak pada 31 Desember 2018 lalu dari kontrak kerja pada 2 November 2018.

Ternyata, capaian hasil pekerjaan baru 97 persen. “Jadi 3 persen lagi, pemerintah berutang, cuma perusahaan kena denda karena keterlambatan menyelesaikan setelah diperiksa oleh BPK,” terang Lumbantoruan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, Radna Marbun kepada wartawan belum lama ini mengatakan, bahwa CV Viktory Mandiri dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 32 juta atas proyek pembangunan tersebut.

Dari denda itu, pihaknya sudah beberapa kali melakukan teguran, mulai surat hingga mendatangi perusahaan tersebut yang beralamat di Jalan SM Raja Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.

Menurut Radna, pemerintah diberi tenggat waktu 60 hari oleh BPK untuk segera menyelesaikan permasalahaan tersebut. “Batas akhir pembayaran sampai dengan 28 Juli 2019,” pungkasnya. (AND)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *