SNT, Tapteng – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penggunaan APBD di perhelatan pesta demokrasi, rentan dikorupsi.
Untuk itu, KPK mengingatkan pemerintah daerah dan pihak legislatif agar benar-benar menggunakan serapan APBD sebaik-baiknya.
Demikian disampaikan
Kepala Satgas I Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Maruli Tua Manurung kepada awak media usai menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi di GOR Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara.
“Secara umum KPK melakukan kajian, bahwa memang salah satu hulu atau praktek pelaku korupsi itu karena biaya politik yang mahal. Di sebagian daerah ini kami jaga, agar jangan APBD yang terbatas ini menjadi sumber untuk disalahgunakan,” tegas Maruli Tua kepada awak media.
Untuk itu, Maruli meminta pemerintah daerah dan pihak legislatif agar benar-benar menjaga APBD tersebut mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran.
“Fokus ya, supaya perencanaan itu (APBD) diarahkan kepada yang berdampak kepada pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan sebaliknya disalahgunakan, apakah pendanaan kontestasi politik, ataupun kontestasi lainnya yang memang menyimpang dari tujuan APBD itu,” katanya.
Maruli menerangkan praktik korupsi APBD itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. “Apakah dengan melakukan rekayasa APBD, atau pengadaan barang dan jasa. Nah, itulah yang memang kami ingatkan di dalam forum tadi,” ungkapnya. (SNT)
