Humbahas 2024: Fokus Pembangunan Berkeadilan

IMG 20230320 WA0009

Foto: Musrembang RKPD Humbahas tahun 2024 yang berfokus pada strategi pembangunan yang berkeadilan.

HUMBAHAS – Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun 2024 fokus pada peningkatan pembangunan SDM, pertanian dan ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunam infrastruktur yang berkeadilan. Musrembang digelar di Aula Hutamas, Doloksanggul, Senin (20/3/2023).

Bacaan Lainnya

Bupati Humbahas melalui Sekdakab Tonny Sihombing menyampaikan, musrembang merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih aspiratif, transparan dan akuntabel.

Lanjut Tonny, konsistensi dan realita indikator makro yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat soal potret penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 9,65 persen menjadi 8,86 persen pada tahun 2022.

Kemudian untuk pembangunan manusia, Tonny memaparkan kemajuan indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2021 mencapai 69,41. Dedangkan pada tahun 2022 peningkatan IPM menjadi 70,32. Capaian IPM tersebut didukung oleh capaian umur harapan hidup sebesar 70,34 dan pengeluaran perkapita sebesar Rp8.250.000. 

“Mengingat kondisi IPM tersebut, agar OPD terkait agar bersinergi untuk menuntaskannya,” paparnya.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Humbahas, Tonny menjelaskan, ada di angka 4,21 dari berbagai sektor usaha. Seiring dengan itu, thema Musrembang RKPD Humbahas memiliki makna untuk peningkatan perekonomian melalui pembangunan SDM, pertanian dan ekonomi kreatif yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.

Adapun prioritas pembangunan yang dituangkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, lanjut Tonny, meliputi penguatan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan SDA dan kearifan lokal, pengembangan SDM dan pengurangan tingkat pengangguran, pengembangan wilayah secara adil dan bermanfaat dengan ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintah yang baik.

Dia menyebut, sesuai dengan strategi arah kebijakan menekankan harapan dan kebijakan pembangunan tahun 2024 meliputi IPM di angka 71,11, kemiskinan di angka 7,8 persen, dan PDRB perkapita Rp35 juta per tahun.

“Hal itu dilakukan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi serta mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Humbahas,” jelasnya.

Melalui arah strategi kebijakan pembangunan, masih Tonny, Pemkab Humbahas melibatkan OPD dan stakeholder maupun elemen masyarakat, agar bersama-sama menurunkan angka stunting melalui berbagai upaya.

“Disisi lain, peningkatan SDM dimulai sejak dini melalui kegiatan peningkatan mutu pendidikan dengan pemberian bantuan program pendidikan. Sedangkan mengurangi angka kemiskinan melalui penguatan kelembagaan untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian dengan pembukaan lahan, membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi usaha kecil dan lainya,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Irwan Simamora menekankan, pemerintah provinsi mendukung setiap rencana program pembangunan di semua kabupaten/kota. Untuk itu, pemerintah daerah di kawasan Danau Toba lebih proaktif pada setiap sektor pembangunan.

“Pada prinsipnya pemerintah provinsi mendukung setiap rencana program pembangunan di setiap daerah, juga di Humbahas. Kami berharap usulan dan informasi pembangunan di berbagai sektor menjadi hal yang penting bagi kami selaku wakil rakyat di daerah pemilihan kami,” pintanya.

“Mohon untuk Pemkab Humbahas agar memperhatikan layanan pembangunan yang menyangkut kepentingan publik, demi kenyamanan masyarakat di berbagai fasilitas maupun infrastruktur umum lainnya,” harapnya.

Gubernur Sumatera Utara melalui Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Kaiman Turnip menyambut baik musrembang untuk membahas isu program strategis pembangunan pada berbagai sektor untuk masyarakat sebagai penerima manfaat, dalam berbagai kegiatan yang memicu peningkatan ekonomi kerakyatan.

Untuk itu, Kaiman berpesan kepada seluruh pemerintah daerah di pinggiran Danau Toba, maupun pimpinan OPD, agar merencanakan program kerja dengan baik. 

“Pemerintah merencanakan pembangunan untuk kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan perlu ditopang dengan upaya memajukan perekonomian masyarakat. Dan pemerintah harus optimis untuk mengerjakan target pembangunan dan bersinergi dengan program pembangunan provinsi dan nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Humbahas Pahala Lumbangaol melaporkan, maksud dan tujuan Musrembang RKPD 2024 untuk menselaraskan program kegiatan OPD Kabupaten Humbahas, mempertajam indikator serta target program kegiatan OPD Humbahas sesuai dengan tugas OPD, memperjelas program dan kegiatan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Musrembang RKPD, lanjut Pahala, untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Dengan demikian, sasaran dari musrembang untuk mendapatkan masukan penting untuk penyempurnaan dan pemutakhiran rancangan kebijakan penyusunan RKPD Humbahas tahun 2024. (DS/em/Mora)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *