Tapanuli Utara Deklarasi Pemilu Damai 2024

IMG 20231211 WA0006

Foto: Deklarasi dan penandatanganan komitmen Pemilu Damai 2024, di Gedung Sopo Partukkoan, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Senin (11/12/2023). 

Bacaan Lainnya

TAPANULI UTARA – Polres Tapanuli Utara menggelar deklarasi dan penandatanganan Pemilu Damai 2024, di Gedung Sopo Partukkoan, Tarutung, Senin (11/12/2023). Komitmen bersama itu untuk mewujudkan pemilu yang kondusif dan aman.

“Pemilu 2024 menjadi perhatian semua pihak. Sehingga harus benar-benar berjalan dengan sukses, damai dan kondusif. Ini menyangkut masa depan bangsa. Karena itu saya minta dukungan dari semua pihak untuk sama-sama bersatu menjaga jalannya proses pemilu.

Mari tidak saling menyerang dengan menyebar berita-berita hoaks dan kebencian, apalagi dengan menggunakan media sosial,” pesan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Johanson Sianturi.

Hadir, Ketua DPRD Arifin Rudi Nababan, Plt Ketua KPUD Swardy Pasaribu, Plt Ketua Bawaslu Kopman Pasaribu, Kakan Kesbangpol Tonny Simangunsong, perwakilan instansi forkopimda lainnya, pengurus partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

IMG 20231211 WA0009
Foto: Deklarasi dan penandatanganan komitmen Pemilu Damai 2024, di Gedung Sopo Partukkoan, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Senin (11/12/2023). 

Komisioner KPUD Sinto Manulang pun mengimbau agar seluruh peserta pemilu tingkat kabupaten memberikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Tapanuli Utara dengan tembusan KPUD dan Bawaslu.

Sementara itu pihak Bawaslu, Kopman Pasaribu menyebutkan bahwa sampai saat ini pihaknya telah melaksanakan patroli pengawasan pada tahapan kampanye. Kopman menyampaikan kepada partai atau peserta pemilu untuk melaporkan kampanyenya kepada KPUD, Bawaslu dan Polres dikarenakan kepolisian juga harus membuat yang namanya STTP terkait izin keramaian.

“Kami himbau juga kepada peserta pemilu atau partai untuk membuat rekening khusus dana kampanye. Bawaslu siap untuk menjalankan seluruh aturan regulasi yang mengikat sesuai tupoksi kami,” tandasnya. 

Sementara itu, akademisi Junjungan Simorangkir manyampaikan, dari tahun ke tahun pemilu selalu membicarakan politik uang. Tetapi meskipun demikian, Junjungan menyatakan ia belum pernah menemukan ada caleg yang didiskualifikasi karena itu. 

“Saya berharap kepada bawaslu dan instansi terkait dapat mewujudkan pesta demokrasi yang penuh kegembiraan tanpa adanya politik uang,” pungkasnya. (Ril/Mora)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *