oleh

Komisioner KPU Sibolga Bantah Ada Grand Design Wacana Pemekaran Dapil

Smart News Tapanuli, SIBOLGA – Komisioner KPU Sibolga Salmon Tambunan membantah tudingan yang mengasumsikan ada grand design wacana pemekaran daerah pemilihan (Dapil) di Kota Sibolga pada Pemilu 2019 mendatang.

Salmon pun membantah tudingan Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori dalam dialog publik yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Sibolga-Tapteng di Hens Coffee, Senin (5/2/2018) sore.

“KPU tidak ada membuat grand design 4 dapil, tapi kalau diusulkan bukan 4 duluan, tapi 2 duluan. Tapi ini adalah usulan, jadi tidak logis kalau usulannya cuma satu, tidak ada choice,” ujar Salmon.

Salmon menjelaskan bahwa wacana pemekaran Dapil Sibolga ini muncul bukan dari rapat pleno KPU, melainkan saat digelarnya Focus Group Discusion (FGD) yang menghadirkan berbagai pihak November 2017 silam.

“Termasuk melibatkan awak media juga, jadi bukan KPU,” ucap Salmon.

KPU kata Salmon mengacu pada UU nomor 7/2017 tentang Pemilu. Tahapan penentuan Dapil adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh KPU Sibolga sebagai amanah dari Undang-Undang.

“Bagaimana besaran kursi bisa merata, jangan ada terlalu gemuk jangan ada terlalu kurus. Ini tahapan yang harus kami laksanakan, jangan nanti DKPP mengingatkan kami. Karena kami pun terus diawasi, harapan kita 2 atau 4 dapil tidak ada masalah,” ungkap Salmon.

Dialog publik yang dipandu wartawan senior di Sibolga Deny Siahaan berlangsung seru dan hangat, Politisi partai NasDem Sibolga Hendra Sahputra menyatakan pendapat berbeda.

Wakil Ketua DPRD Sibolga ini menyatakn mendukung dilakukannya pemekaran Dapil di Sibolga menjadi 3 Dapil.

“Kalau saya lebih baik tiga Dapil saja, ada 12 Kursi di Dapil 2 dan di Dapil 1 tidak harus diganggu,” kata Hendra.
Sementara Ketua Demokrat Sibolga, Effendi Marpaung sepakat dengan sikap Golkar untuk mempertahankan Kota Sibolga tetap 2 Dapil saja.

Sedangkan Rahmad Dwi Brahmana seorang pemerhati politik berpendapat, bahwa tudingan grand design yang dialamatkan kepada KPU tidak bisa diterima.

“Karena KPU itu punya aturan,” sebut Rahmad.

Rahmad menilai, kalau memperbanyak Dapil maka secara otomatis akan mendorong bertumbuhnya tingkat partisipasi politik masyarakat.

Namun disisi lain, pertambahan nomenklatur jumlah Dapil akan menimbulkan kerawanan terutama ongkos politik yang semakin tinggi.

“Kalau dibagi 4, justru ini akan menjadikan Pileg ke depan dengan peristiwa money politik yang tinggi,” kata Rahmad.

Diacara dialog ini juga menghadirkan Panwas Kota Sibolga, perwakilan sejumlah partai politik, kalangan mahasiswa dan jurnalis. Dialog ditutup dengan pemberian piagam kepada narasumber yang hadir.

Acara ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan pasca dua pekan pengurus IWO Sibolga-Tapteng dikukuhkan. (Job Purba)

Komentar