oleh

Perindo Sibolga Usung Calon Legislatif Tanpa Mahar

Sibolga – Partai Perindo Kota Sibolga, Sumatera Utara berkomitmen menang. Berkas 20 orang bakal calon anggota DPRD-nya telah didaftarkan ke KPUD setempat, Senin (16/7/2019) siang. Mereka nanti akan berebut simpati rakyat di Pemilu Legislatif 17 April 2019 nanti. Pencalegan partai baru ini diklaim tanpa mahar.

“Ke-20 calon anggota legislatif potensial yang diusung Perindo Sibolga ini sudah melalui seleksi internal yang kredibel. Kita buat komitmen dan tanpa mahar,” ujar Ketua DPD Partai Perindo Kota Sibolga Maykel Fuater melalui Sekretaris DPD Jansul Perdana Pasaribu, usai penyampaian berkas di depan kantor KPUD setempat.

Adapun para bacaleg itu diantaranya, untuk Dapil I yang meliputi Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Kota masing-masing Herman Sinambela, Regina Sihombing, Abdul Yazid Tampubolon (termuda 24 tahun), Henry Sinaga, Sati Madonna Situmeang, Selfi Kristina Purba, Astrid Hanum Siregar, dan Harapan Tulus Sihombing.

Untuk Dapil II yang meliputi Kecamatan Sibolga Sambas dan Sibolga Selatan diantaranya Jansul Perdana Pasaribu, Roy Fadly, Medi Awlina Langie, Parater Sihite, Mandapot Pasaribu, Sri Haryati Mendrofa, Raimon Hamonangan Simanjuntak, Septi Purwanti Siregar, Ahmad Riyanto, Heri Gunawan Hutabarat, Natal Halomoan Nababan, dan Megawati Hutagalung.

“Dilihat dari latarbelakang pendidikan, 80 persen (calon yang diusung) diantaranya strata 1. Untuk profesi rata-rata akademisi dan wiraswasta. Aspek usia juga 80 persennya orang muda,” timpal Jansul yang didampingi Penghubung dan Operator Silon Perindo Sibolga, Luci Emelia Panggabean.

Ditanya soal target raihan kursi, Jansul menyebutkan Perindo bisa mendudukkan kadernya sebagai ketua DPRD Kota Sibolga. “Kalau bagaimana visi misi nantilah kita paparkan saat tahap kampanye. Tapi soal target kursi, Perindo ingin menjadi pimpinan di lembaga legislatif,” ujarnya.

Berdasarkan tanda terima dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen, KPUD menyatakan berkas Perindo untuk Model B DPRD Kota ada dan sah, Model B1 DPRD Kota 1 – 2 ada dan sah, model B2 DPRD Kota ada dan sah, Model B3 DPRD Kota ada dan sah. Dan salinan keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi untuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota juga dicontreng ada dan sah. (Mora)

Komentar