Kontroversi Dirumahkannya Ratusan THL Pemko Sibolga

  • Whatsapp
Foto istimewa: Ilustrasi tenaga harian lepas (THL)

Sibolga – Dirumahkannya ratusan tenaga harian lepas (THL) awal tahun ini di jajaran Pemko Sibolga, Sumatera Utara, menuai kontroversi di masyarakat. Ada yang setuju dari sisi langkah rasionalisasi, namun juga ada yang prihatin karena menyumbang angka pengangguran.

“Saya dengar pada awal tahun ini ada ratusan THL yang dirumahkan. Kasian juga jadinya. Sebab di tengah sulitnya mencari pekerjaan, pemerintah daerah malah menambah jumlah pengangguran,” ujar Jupriadi Tanjung (40), warga Kota Sibolga, Rabu 16 Januari 2019.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, pria yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang bangunan itu sepakat akan langkah rasionalisasi kwantitas dan penghematan belanja keuangan daerah yang menjadi alasan pemberhentian THL tersebut. Namun dia tetap berharap ada solusi dari pemerintah daerah.

“Masalah THL ini aneh. Di satu sisi kelebihan itu bikin para ASN (aparatur sipil negara/PNS) menjadi manja dalam bekerja. Tapi di sisi lain THL memang dibutuhkan,” sebutnya.

Pemko Sibolga “Dikuasai” THL, Gajinya Rp40,7 M Setahun

Pemko Sibolga mengoleksi banyak THL. Dari data yang dirangkum LSM Sekoci, jumlah THL di Pemko Sibolga mencapai 2.830 orang yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, dinas perhubungan, Satpol PP, rumah sakit, dinas pekerjaan umum, BPBD dan lainnya.

Ketua LSM Sekoci Domenius Hasibuan mengapresiasi Walikota Sibolga atas keputusan untuk memangkas THL. Karena menurutnya sudah melebihi jumlah ASN.

Dikatakan, banyaknya THL membuat belanja pegawai membengkak dan mengurangi jumlah penerimaan daerah. Selama ini, THL yang dibiayai APBD sebanyak 2.830 orang dengan upah Rp1,2 juta/bulan, plus pakaian dinasnya.

Akibatnya Pemko Sibolga harus menganggarkan Rp40,7 miliar setahun untuk penggajiannya. Sedangkan ASN Pemko Sibolga hanya berjumlah 2.497 orang.

Domenius menyarankankan agar Pemko Sibolga selektif dalam merekrut THL. “Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja serta kompetensi sesuai kajian BKD dan nomenklatur yang benar. Tidak asal-asalan. Jangan hanya karena ada kedekatan dengan pejabat di instansi tersebut, atau anggota DPRD,” tegasnya.

Sekda Kota Sibolga M Yusuf Batubara belum berhasil dikonfirmasi, Rabu 16 Januari 2019. Menurut ajudannya, sedang ada tamu dan rapat di dalam ruangan Sekda. Sementara itu, beberapa orang terlihat keluar masuk di ruangan Sekda Kota Sibolga. (ril)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *