SNT, Sibolga – Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menanggapi pernyataan Jamil Zeb Tumori yang menyebut tudingan terhadap Wali Kota Sibolga, tidak berdasar dan tanpa bukti.
Kepada wartawan, Rabu malam (2/12/2020) Syukri menegaskan pihaknya memiliki bukti yang cukup kuat kalau Wali Kota Sibolga dan jajarannya mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Sibolga.
Syukri mengungkapkan, jika dukungan tersebut diungkapkan langsung oleh Jamil Zeb Tumori selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dihadapan publik dalam kegiatan kampanye beberapa waktu lalu.
“Kami punya bukti video, dalam video itu Jamil sendiri yang mengungkapkan bahwa Wali Kota Sibolga beserta unsur pemerintahan mendukung pasangan Bahdin-Edi. Itu diungkapkan langsung saat kampanye. Kalau gak salah kegiatan kampanye itu di jalan Selamat,” beber Syukri.
Politisi muda Partai NasDem itu juga menyatakan akan menyerahkan bukti video tersebut ke Bawaslu untuk melengkapi laporan mereka sebelumnya.
“Video pernyataan Jamil ini menjadi bukti atas informasi yang kami terima dari masyarakat yang menyebut kalau Wali Kota Sibolga melakukan intervensi kepada jajarannya untuk mendukung paslon nomor urut 2,” kata pria berkaca mata itu.
“Bukti baru ini akan langsung kami antarkan malam ini ke Bawaslu Sibolga, dan akan kami tembuskan ke Bawaslu Sumut,” tambah Ketua Tim Kampanye Paslon Jamal-Pantas nomor urut 1 itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori meminta lembaga dewan yang terhormat jangan bikin kegaduhan menjelang perhelatan Pilkada Sibolga yang digelar serentak, 9 Desember 2020.
Hal ini disampaikan Jamil Zeb Tumori yang juga Ketua Tim Pemenangan Bahdin-Edi, menyikapi ekspos Ketua DPRD, Akhmad Syukri Nazry Penarik bersama sejumlah anggota DPRD di gedung dewan, Selasa kemarin (1/12/2020).
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Ketua DPRD Sibolga menyampaikan bahwa wali kota diduga melakukan intervensi dan pengarahan camat, lurah hingga kepling untuk memilih paslon tertentu.
“Perlu diingat, wali kota adalah orang yang membawahi pemerintahan, kalau dia melakukan kerja pemerintahan, jangan pula dituding mengarahkan aparatur negara,” terang Jamil dalam konferensi pers, Rabu (2/12/2020).
Menurut politikus Golkar itu, bahwa pernyataan pimpinan dan beberapa anggota DPRD tersebut tendensius, tidak berdasar fakta dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
“DPRD adalah lembaga yang dipercayakan rakyat untuk melakukan kerja penting di pemerintahan, tentunya sebagai Tim Pemenangan Bahdin-Edi, kami merasa disudutkan,” katanya.
Seharusnya lanjut Jamil, anggota DPRD melakukan tugas pengawasan disertai bukti autentik. Lakukan dengar pendapat, kemudian lakukan peninjauan ke lapangan, jangan pula menjadi lembaga tendensius.
“Tentu kita berharap, DPRD bekerja dengan baik, berdasarkan bukti dan tidak membuat kegaduhan dalam Pilkada Sibolga,” sebut Jamil.
Buktinya, sampai saat ini DPRD Sibolga belum ada melakukan rapat dengar pendapat, bagaimana suksesnya penyelenggara Pilkada Sibolga.
Kemudian, belum ada juga penugasan anggota DPRD kepada dinas dan instansi dalam mengawasi duduk persoalan yang ditudingkan.
Jamil pun balas menuding, mereka malah mendengar kabar sebaliknya, ada yang mengumpulkan lurah di suatu tempat dan mengintervensi para kepling.
“Para kepling ada yang menyampaikan kepada kita. Bahkan, informasi lain menyebut, masa jabatan wali kota sebentar lagi, jadi tak usah didengarkan kali,” pungkas Jamil. (red)
