SNT, Sibolga – Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik berharap pelaksanaan Pilkada Sibolga berlangsung jujur, adil, aman dan tertib sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam konferensi pers di gedung DPRD Sibolga, Selasa (1/12/2020), Syukri menyebut belakangan ia pihaknya “mencium” aroma tak sedap pada perhelatan Pilkada Sibolga yang digelar serentak pada 9 Desember 2020.
“Kami menerima informasi, Wali Kota Syarfi Hutauruk dan istrinya Delmeria Sikumbang diduga mengintervensi, memerintahkan Kadis Sosial dan pendamping bantuan sosial mengarahkan penerima PKH, BST dan BPNT untuk memilih paslon tertentu,” kata Syukri didampingi anggota DPRD, Herman Sinambela, Obby Putra Hutagaol, Rivorman Saleh Manalu, Andika Pribadi Waruwu, Yasran Siambaton dan Munzir.
Dia menyebut, dugaan intervensi dimaksud adalah jika tidak memilih paslon tertentu itu, maka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
Karenanya, ia minta warga Sibolga, agar tidak percaya hal tersebut, karena mereka tidak memiliki hak untuk mengeluarkan penerima bantuan.
“Meski begitu, kami yakin bahwa KPU, Bawaslu dan pihak kepolisian akan bekerja sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Syukri.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengingatkan kepada KPU Sibolga, berdasar informasi yang sampai ke DPRD Sibolga, bahwa KPPS dan PPS akan menyalurkan formulir C6 ke masyarakat.
“Tetapi ada dugaan bahwa saat pembagian C6 itu akan disertai praktik money politik. Kepada KPU Sibolga kami ingatkan agar ini jangan sampai terjadi,” tegas pria berkaca mata itu.
Pihaknya juga meminta kepada Bawaslu Sibolga agar memerintahkan struktur Bawaslu baik kecamatan, kelurahan maupun TPS, untuk mencek kebenaran informasi ini agar tidak terjadi.
Politikus partai Nasdem itu juga mengungkap dugaan wali kota mengintervensi camat, lurah dan kepling untuk mengarahkan masyarakat memilih paslon tertentu di Pilkada Sibolga.
“Untuk itu, kami mengingatkan kepada camat, lurah dan kepling, jangan intervensi masyarakat,” katanya.
DPRD Sibolga sangat menghargai hak politik wali kota, tapi jangan menggunakan fasilitas negara dan struktur pemerintahan untuk mengarahkan masyarakat memilih paslon tertentu.
Ditanya soal bukti-bukti dugaan ini, Syukri juga mengakui bahwa DPRD Sibolga sudah mengantonginya. “Bukti rekaman pembicaraan komunikasi terkait dugaan ini telah kami miliki,” ungkap Syukri.
Dia kemudian menambahkan, DPRD Sibolga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kadis Sosial Sibolga beserta pendamping PKH.
Terkait hal ini belum diperoleh keterangan resmi dari Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk serta para pihak yang disebutkan dalam artikel ini. (red)
