Namanya Dicoret Penerima Bansos Kemensos, Nenek Darwati Andalkan Hidup dari Cari Kangkung

  • Whatsapp
Darwati (Foto: (KOMPAS.com/Hamim)

SNT – Nenek Darwati (58) bercerita tentang apa yang ia alami saat hendak mengambil jatah beras di salah satu e-warung atau agen penyalur bantuan di daerahnya, di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim), baru-baru ini.

Sebagaimana melansir Kompas.com, nama Darwati ternyata tak lagi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Karenanya, bantuan setiap bulan yang ia andalkan sebelumnya untuk menyambung hidup tidak lagi ia peroleh.

Nenek Darwati merupakan salah satu korban dari pemangkasan program KPM BPNT Kemensos tahun 2021.

Darwati pun tidak mengetahui ke mana harus mengadu. Namun berdasarkan saran sejumlah orang, Darwati dan Suami sehari-hari berjualan kangkung untuk bertahan hidup kemudian mencoba mendatangi rumah pendamping program bantuan sosial di kecamatannya.

Dari menjual kangkung, sehari mereka bisa mendapatkan Rp 40 ribu. Namun sering pula mereka tak mendapatkan uang.

Derita itu kian bertambah lantaran suaminya kini sudah sakit-sakitan dan tidak bisa mencari kangkung.

“Suami kerjanya mencari kangkung di sawah, tapi sekarang dia sakit, makanya kalau saya tidak dapat bantuan beras bagaimana mas,” tutur Darwati sembari menangis tersedu saat menemui tenaga pendamping bantuan sosial pangan, Jumat lalu (8/1/2021).

“Kalau dulu pas masih dapat bantuan beras sangat membantu, tapi sekarang ya berat,” keluh dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, YS Emmanuel membenarkan adanya pemangkasan jumlah KPM BPNT pada tahun 2021.

“Rata-rata di setiap kecamatan ada pengurangan sekitar 20 persen, dan pengurangan data KPM BPNT tersebut langsung dari sistem di Kementerian Sosial,” kata dia.

Di Kabupaten Tuban yang sebelumnya sebanyak 120.647 KPM, kini dikurangi sekitar 22.000 KPM.

Menurut dia, proses penginputan data KPM bantuan sosial pangan saat ini dilakukan melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) oleh pemerintah desa.

“Sekarang pendataan KPM harus masuk DTKS dulu, dan pemerintah desa harus aktif menginput warganya melalui aplikasi SIKS-NG,” pungkasnya. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *