TAPTENG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pengusulan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) tahun 2026 oleh Bupati Masinton Pasaribu.
Hal ini sebagai langkah untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.
Dukungan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat meninjau perkembangan percepatan pemulihan pascabencana Tapteng, Kamis (10/09/2026).
Tito juga menegaskan, jika pembahasan Ranperda 2026 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapteng yang saat ini dipimpin Bupati Masinton Pasaribu tidak mendapatkan persetujuan DPRD Tapteng, pemerintah pusat akan tetap memberikan dukungan melalui kebijakan, dan surat edaran demi memastikan kepentingan masyarakat terdampak bencana tidak terhambat oleh persoalan politik maupun administratif.
“Kalau memang DPRD (Tapteng) tidak menyetujui, apa boleh buat, Perkada. Nanti saya back up dengan surat edaran demi rakyat,” tegasnya.
Menurut Mendagri Tito, bukan tak beralasan, karena saat ini kondisi Tapteng masih membutuhkan penanganan khusus, karena salah satu daerah di Sumut mendapat perhatian pemerintah pusat akibat dampak bencana yang sangat parah.
Tito mengatakan, bukan berarti daerah lain seperti Tapsel, Taput, Humbahas maupun Kota Sibolga tidak mendapat perhatian. Namun, berdasarkan kondisi yang ia lihat bahwa dampak bencana di Tapteng dinilai sangat berat.
“Karena Tapteng ini adalah salah satu atensi pusat yang paling terdampak paling parah (bencana) di Sumatra Utara itu adalah Tapteng,” ungkapnya.
Tito Karnavian juga menyoroti kondisi bencana yang masih terjadi. Bahkan, setelah rangkaian bencana sebelumnya, sejumlah wilayah Tapteng kembali dilanda banjir.
“Bukan saya mendelegasikan atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi,” kata Tito.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan di Tapteng agar tidak terjebak dalam perdebatan politik maupun persoalan administrasi yang berpotensi memperlambat penanganan masyarakat terdampak.
Menurut Tito, dalam kondisi bencana, keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Karena situasinya seperti itu, kan masyarakatnya yang menderita, masyarakatnya yang kasihan,” katanya.
Tito mengingatkan agar persoalan politik tidak mengalahkan kepentingan kemanusiaan. Pemerintah dan DPRD seharusnya berada dalam satu barisan ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.
“Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat,” tegasnya.
Karena itu, Tito meminta eksekutif dan legislatif serta seluruh elemen masyarakat Tapteng bersatu untuk mempercepat proses pemulihan.
“Saya mohonkan kepada semua pihak, baik eksekutif dan legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat, justru disetujui seperti ini harus bersatu padu membantu rakyat,” jelasnya.
Mendagri menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak semata-mata berkaitan dengan urusan pemerintahan, regulasi atau kepentingan politik, tetapi menyangkut persoalan kemanusiaan.
Tito bahkan mengingatkan seluruh pihak bahwa membiarkan masyarakat menderita ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk membantu merupakan persoalan serius.
“Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya masyarakatnya kita tidak tolong, sementara kita punya kemampuan untuk bantu mereka,” tegasnya.
Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus menjadi dorongan kuat bagi seluruh pemangku kepentingan di Tapteng agar tidak memperlambat kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
“Kepentingan rakyat harus berada di atas konflik politik dan persoalan administratif. Perkada harus dilihat sebagai instrumen percepatan penanganan bencana ketika kondisi masyarakat membutuhkan keputusan cepat,” tutupnya.
Dalam kunjungan untuk kesekian kalinya melihat progres penanganan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapteng, Mendagri Tito Karnavian didampingi oleh Bupati Masinton Pasaribu. (ren)
